Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Ditangkap Kembali atas Dugaan Kudeta Militer

KLIKWARTAKU — Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kembali ditangkap oleh otoritas hukum atas tuduhan serius terkait upaya pemberlakuan hukum darurat (martial law) dan dugaan insurjensi yang mengguncang negara tersebut pada akhir tahun lalu.

Surat penangkapan dikeluarkan oleh pengadilan distrik pusat Seoul pada Rabu 10 Juli 2025, setelah hakim menyatakan ada kekhawatiran Yoon dapat menghilangkan atau merusak barang bukti. Yoon kini ditahan di Pusat Penahanan Seoul sambil menunggu proses hukum lanjutan.

Dalam sidang dengar pendapat selama tujuh jam, tim jaksa khusus memaparkan lima dakwaan utama terhadap Yoon, termasuk pelanggaran hak menteri kabinet dengan tidak mengundang sebagian dari mereka ke rapat penting sebelum memberlakukan hukum darurat selama enam jam pada Desember tahun lalu.

Baca Juga:

Gencatan Senjata Diumumkan di Suweida Suriah Setelah Bentrokan Sektarian Mematikan

Yoon, yang sebelumnya sudah diimpeach (dimakzulkan) pada April, menjadi presiden pertama Korea Selatan yang ditangkap saat masih menjabat. Penangkapan pertamanya pada Januari lalu berlangsung dramatis, saat penyidik harus menembus barikade dan kawat berduri di kediamannya di pusat kota Seoul.

Meski kemudian dibebaskan dua bulan setelahnya karena alasan teknis, ia tetap menghadapi sidang pidana dan kini kembali ditahan.

Menurut laporan media lokal, jaksa menemukan bukti bahwa Yoon memerintahkan penerbangan drone militer ke wilayah Korea Utara untuk memicu ketegangan, yang akan dijadikan dalih untuk memberlakukan hukum darurat.

Baca Juga:

Tragedi Kapal Wisata Terbalik di Teluk Ha Long Vietnam, 34 Tewas dan Puluhan Hilang

Jika terbukti bersalah, Yoon bisa dikenai hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati, karena insurjensi merupakan salah satu dari sedikit kejahatan yang tidak mendapat kekebalan hukum bagi presiden Korea Selatan, baik saat menjabat maupun setelahnya.

Selain Yoon, sejumlah pejabat tinggi lainnya juga didakwa atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan insurjensi dalam krisis konstitusional tersebut.

Krisis ini turut memicu pemilihan umum kilat pada Juni lalu, yang dimenangkan oleh Presiden baru, Lee Jae-myung. Dalam kampanyenya, Lee berjanji untuk memulihkan demokrasi dan akuntabilitas, serta membentuk tim jaksa khusus untuk menyelidiki kasus Yoon dan dugaan pelanggaran lain selama masa jabatannya.***

Baca Juga:

Tragedi Ambruknya Gedung di Afrika Selatan Tewaskan 34 Orang: Menteri Sebut Sepenuhnya Bisa Dicegah