Lhokseumawe Sediakan 20 Hektare Lahan untuk Sekolah Rakyat

KLIKWARTAKU – Pemerintah Kota Lhokseumawe menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial. Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare untuk pembangunan sekolah tersebut.

“Untuk usulan Sekolah Rakyat permanen, kita punya hamparan tanah seluas 20 hektare,” ujar Sayuti dalam audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Gedung Kemensos, Jakarta.

Lahan tersebut terletak di Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu. Menurut Sayuti, kondisi lahan sangat mendukung karena datar dan siap dibangun tanpa perlu pembukaan lahan tambahan. Luasan ini jauh melampaui persyaratan minimal 8,5 hektare yang ditetapkan pemerintah pusat.

Baca Juga:

Innalillahi Jamaah Haji Asal Bandung Wafat di Bandara Jeddah saat akan Pulang ke Tanah Air

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang tercatat dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuan utama program ini adalah memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Sayuti menyebut, di Lhokseumawe terdapat sekitar 6.600 warga yang masuk kategori miskin ekstrem, atau sekitar 4 persen dari total penduduk kota yang berjumlah 197.339 jiwa. Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat di wilayahnya dapat menjadi solusi konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyambut baik usulan dari Pemkot Lhokseumawe. Ia menjelaskan bahwa program ini menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat setiap tahun, dengan melibatkan partisipasi aktif pemerintah daerah.

Baca Juga:

KLH Targetkan Jabodetabek Gunakan BBM Rendah Sulfur, Dorong Standar Euro 4

“Semua Pemda masih memiliki peluang untuk mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat. Syarat utamanya adalah lahan milik pemerintah daerah dan telah bersertifikat,” jelasnya.

Untuk memastikan kelancaran program, Kemensos membentuk Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian. Satgas kurikulum dan guru dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan, Satgas sarana dan prasarana oleh Kementerian PUPR, dan Satgas siswa oleh Kemensos.

Agus juga menegaskan bahwa siswa dan tenaga pengajar di Sekolah Rakyat harus berasal dari daerah setempat.

Baca Juga:

KPK Libatkan BRI dalam Penyelidikan Dugaan Korupsi Bansos COVID-19 di Kemensos

“Siswa harus dari Lhokseumawe, gurunya juga dari sana. Karena ini untuk masyarakat miskin, guru yang dipilih pun harus memiliki karakter dan empati khusus, tidak bisa sembarangan,” pungkasnya.