Lebih 1.000 Pegawai Kementerian Luar Negeri AS Dipecat di Bawah Pemerintahan Trump
KLIKWARTAKU — Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali memantik kontroversi setelah memecat lebih dari 1.000 pegawai Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (US State Department) sebagai bagian dari upaya memangkas jumlah pegawai federal.
Menurut pemberitahuan resmi yang dikirim kepada pegawai, sebanyak 1.107 pegawai layanan sipil dan 246 pegawai layanan luar negeri diberhentikan secara paksa. Selain itu, lebih dari 1.500 pegawai lainnya telah lebih dulu mengundurkan diri secara sukarela pada awal tahun sebagai bagian dari reorganisasi besar-besaran lembaga pemerintah AS.
Fungsi Diplomasi Terancam
Baca Juga:
Kritikus menilai langkah ini dapat melemahkan kinerja diplomasi luar negeri dan mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Dilaporkan bahwa seluruh staf sipil di Biro Populasi, Pengungsi, dan Migrasi (terutama bagian yang menangani program pemukiman ulang pengungsi di AS) telah diberhentikan.
Pegawai yang sebelumnya tergabung dalam Kantor Koordinator Relokasi Afghanistan (CARE) juga ikut terdampak pemangkasan tersebut.
Suasana Haru dan Aksi Protes
Baca Juga:
Video yang beredar di media sosial menunjukkan pegawai keluar dari gedung Kementerian dengan membawa kotak berisi barang pribadi, disambut tepuk tangan dan pelukan dari rekan kerja. Di luar gedung, sekelompok demonstran membentangkan poster bertuliskan “Thank you to America’s diplomats” dan “We all deserve better” sebagai bentuk solidaritas.
Pemerintah Membela Keputusan
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang tengah berada di Malaysia, mengatakan pemangkasan ini bukanlah upaya mengurangi orang, tetapi karena posisi-posisi itu tidak lagi dibutuhkan jika unitnya ditutup. “Kalau Anda menutup satu biro, maka posisi di dalamnya juga tidak lagi relevan,” ujar Rubio.
Baca Juga:
Namun, Senator Demokrat dari Komite Hubungan Luar Negeri mengecam keras kebijakan ini dalam pernyataan resmi:
“Keputusan memecat ratusan pegawai sipil dan diplomatik ini jelas-jelas melemahkan keamanan nasional kita,” tulis mereka. “Ini bukan efisiensi fiskal, melainkan pemangkasan membabi buta yang mengancam kemampuan pemerintah untuk melayani rakyat.”
Janji Kampanye yang Ditepati
Baca Juga:
Pemangkasan ini merupakan bagian dari janji kampanye Donald Trump untuk memangkas pengeluaran pemerintah. Mahkamah Agung AS baru-baru ini menyetujui rencana tersebut, membuka jalan bagi pengurangan 18 persen tenaga kerja federal yang diumumkan awal tahun ini.
Tak hanya di Kementerian Luar Negeri, pemangkasan juga berdampak luas. Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) telah resmi ditutup awal bulan ini, dengan lebih dari 80 persen programnya dihentikan sejak Maret. Sisanya kini telah dialihkan ke Kementerian Luar Negeri.***
Baca Juga:
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
Homepage
Sebelumnya
Harga Cabai, Beras, dan Bawang Turun
Artikel Terkait
