Kurangi Kemacetan, Pemerintah Percepat Integrasi Transportasi Publik Jabodetabek

KLIKWARTAKU -Pemerintah mempercepat pengembangan sistem integrasi transportasi publik di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) guna mengurangi kemacetan yang kini mencapai 30 persen. Salah satu strategi utama adalah mendorong peralihan (mode shifting) masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum multimoda.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Dirjen ITM) Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, mengungkapkan bahwa volume pergerakan masyarakat di Jabodetabek saat ini mencapai 65 hingga 70 juta perjalanan per hari, namun hanya sekitar 2,5 juta perjalanan yang menggunakan transportasi umum.

“Untuk mengurangi kemacetan hingga 10 persen, kami memerlukan tambahan minimal dua juta pengguna baru transportasi umum, sehingga totalnya mencapai 4,5 hingga 5 juta pengguna harian,” ujar Risal.

Baca Juga:

Menteri BKKBN: Perkuat Komunikasi Keluarga untuk Kurangi Kecanduan Handphone pada Anak

Risal menegaskan, kunci keberhasilan migrasi ini adalah penyediaan layanan transportasi yang lengkap, nyaman, aman, dan terintegrasi. Pemerintah saat ini sedang memetakan ulang jaringan transportasi massal, termasuk penentuan titik hub, spoke, dan feeder agar konektivitas antar moda seperti LRT, MRT, KRL, dan Transjakarta lebih efisien.

“Kami tidak bisa sekadar berbicara tentang shifting tanpa data. Kami menggunakan data pergerakan dan kepadatan untuk merancang sistem yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan pengguna,” tegas Risal.

Selain itu, peningkatan kapasitas angkutan massal juga menjadi prioritas. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ditargetkan melayani hingga 2 juta penumpang harian, sementara LRT Jabodebek dan MRT Jakarta meningkatkan jumlah rangkaiannya untuk menampung ratusan ribu penumpang tambahan setiap hari.

Baca Juga:

Enam Menteri Tandatangani MoU Perlindungan Anak di Dunia Digital

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam Asta Cita poin keempat dan kelima, yakni memperkuat konektivitas antarwilayah dan membangun kota yang inklusif, aman, tangguh, serta berkelanjutan.

“Jika efisiensi transportasi ditingkatkan dan ketergantungan pada kendaraan pribadi berkurang, kemacetan akan turun dan kualitas udara juga membaik,” kata Risal.

Saat ini, indeks kualitas udara Jakarta masih lebih buruk dibandingkan Hanoi, meski Indonesia memiliki wilayah yang lebih luas.

Baca Juga:

Bentrok FPI-PWI LS, MUI Imbau Berdamai dan Menghindari Perseteruan

Risal menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan operator transportasi untuk menciptakan ekosistem transportasi publik yang andal dan ramah lingkungan.***