Kudeta Militer Burkina Faso Hapus Komisi Pemilu, Kontrol Pemilu Kini di Tangan Pemerintah
KLIKWARTAKU — Pemerintah militer Burkina Faso di Afrika Barat, secara resmi membubarkan komisi pemilihan umum nasional, menyerahkan sepenuhnya kendali proses pemilu kepada Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini diumumkan melalui siaran televisi nasional RTB, yang menyebutkan bahwa pembubaran tersebut dilakukan demi efisiensi anggaran dan penguatan kedaulatan nasional.
Menteri Administrasi Teritorial, Emile Zerbo, menyatakan bahwa komisi tersebut menerima subsidi tahunan sekitar $870.000 atau setara dengan Rp14 miliar. Ia menegaskan pembubaran lembaga itu akan memperkuat kontrol kedaulatan atas proses pemilu dan membatasi pengaruh asing.
Sejak menggulingkan pemerintahan sipil pada September 2022, pemimpin kudeta Kapten Ibrahim Traoré telah menunda berbagai proses demokrasi, termasuk pemilu nasional yang semestinya digelar tahun lalu. Masa transisi kini diperpanjang hingga Juli 2029, membuka peluang bagi Traoré untuk tetap berkuasa dan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang.
Baca Juga:
Langkah ini menuai sorotan internasional karena dianggap semakin mengikis ruang demokrasi dan membuka celah bagi otoritarianisme. Seiring itu, hubungan dengan kekuatan asing pun berubah: Burkina Faso kini menolak bantuan dari bekas penjajahnya, Prancis, dan lebih memilih menjalin kerja sama dengan Rusia.
Namun, di tengah janji-janji stabilitas dan keamanan dari pemerintahan militer, situasi di lapangan justru memburuk. Menurut data yang terverifikasi, kelompok jihad JNIM telah melakukan lebih dari 280 serangan di paruh pertama tahun 2025, dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Tak hanya itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh militer melakukan pelanggaran HAM, termasuk serangan terhadap warga sipil, pembatasan kebebasan berekspresi, serta penindasan terhadap aktivitas politik.
Baca Juga:
Langkah drastis terbaru ini menjadi sinyal jelas bahwa transisi ke demokrasi masih jauh dari harapan rakyat Burkina Faso, sementara militer memperluas cengkeramannya atas semua aspek pemerintahan, termasuk pemilihan umum.***
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
