KPK Libatkan Masyarakat Sipil Berantas Korupsi di Sektor SDA
KLIKWARTAKU – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menekankan pentingnya peran masyarakat sipil sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di sektor sumber daya alam (SDA) yang rawan penyimpangan. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada penegak hukum.
Hal ini disampaikan dalam peluncuran Anti-Corruption Academy Batch ke-3, yang melantik 34 peserta dari berbagai latar belakang, seperti jurnalis, pegiat lingkungan, aktivis, dan akademisi. Mereka didaulat sebagai agen perubahan dalam ekosistem antikorupsi nasional.
“Kolaborasi ini bukan pelengkap, tapi kekuatan utama. Kami bangga masyarakat sipil kembali hadir ke rumah KPK untuk mendorong perubahan nyata,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Baca Juga:
Pelatihan intensif selama lima hari ini mengusung tema “Fighting Natural Resources Corruption for Civil Society”. Tujuannya memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam menghadapi korupsi di sektor SDA seperti pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan air.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengatakan partisipasi publik sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas yang kuat.
“Pelatihan ini tidak hanya teoritis. Peserta dilatih untuk aktif dalam pelaporan, pengawasan, dan penyebaran nilai-nilai antikorupsi,” ujarnya.
Baca Juga:
Program ini mencakup 20 modul pelatihan, antara lain: teknik investigasi warga, pelacakan berbasis data, strategi advokasi hukum dan media, serta pemahaman kerangka hukum nasional dan internasional.
Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menegaskan bahwa gerakan antikorupsi harus menjadi agenda kolektif, bukan monopoli lembaga negara.
“Masyarakat sipil adalah bagian dari solusi. Pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika mereka memiliki keberanian dan keterampilan yang memadai,” katanya.
Baca Juga:
Dukungan juga datang dari tingkat regional. Presiden SEA ACTIONS (Southeast Asia Anti-Corruption Syndicate), Tan Sri Abu Kassim, memuji Indonesia sebagai pelopor pelibatan publik dalam agenda antikorupsi di Asia Tenggara.
“Model seperti ini layak ditiru. KPK berhasil membangun ekosistem antikorupsi yang inklusif,” ujarnya.
KPK menyatakan bahwa para lulusan akademi ini bukan sekadar alumni, melainkan pemimpin lokal yang siap menginisiasi gerakan komunitas dan menjalin kolaborasi lintas sektor.
Baca Juga:
KPK juga berkomitmen memperluas jaringan Agen Antikorupsi Komunitas (AAK) untuk mengawasi proyek-proyek SDA, melaporkan indikasi korupsi, dan mendorong partisipasi warga dalam perumusan kebijakan publik
“Selamat kepada para agen perubahan. Jaga integritas dan mulai gerakan dari lingkungan terdekat. Perubahan besar lahir dari langkah kecil yang konsisten,” pungkas Ibnu Basuki.***
Baca Juga:
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
