Komdigi Siapkan Internet Tetap 100 Mbps untuk Sekolah dan Desa

KLIKWARTAKU – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka dialog dengan operator seluler untuk mempercepat pemerataan akses internet tetap (fixed broadband) berkecepatan hingga 100 Mbps, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik.

Program ini menargetkan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, serta rumah tangga di daerah blank spot.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, inisiatif ini akan difasilitasi melalui alokasi spektrum baru serta penerapan model jaringan terbuka (open access) yang memungkinkan berbagai operator menggunakan infrastruktur bersama.

Baca Juga:

Indonesia Terancam Pengurangan Kuota Jamaah Haji hingga 50 Persen

“Ini langkah strategis untuk memperluas akses digital sekaligus menjaga harga layanan tetap terjangkau,” ujar Meutya dalam pertemuan dengan pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart di Jakarta.

Menurut Meutya, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya, yang menekankan pentingnya digitalisasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi rakyat.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi sekitar 86 persen dari 190.000 sekolah belum memiliki akses internet tetap, 75 persen dari 7.800 puskesmas belum terkoneksi secara memadai, 32.000 kantor desa berada di zona blank spot, dan penetrasi fixed broadband baru mencapai 21,31 persen dari total rumah tangga di Indonesia.

Baca Juga:

Pemerintah Ajak Sektor Swasta Terlibat dalam Pembangunan Infrastruktur Nasional

Untuk itu, pemerintah akan mengalokasikan spektrum baru secara transparan kepada penyelenggara jaringan tetap. Dengan skema open access, pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh operator lain guna mempercepat jangkauan layanan.

“Kebijakan spektrum ini tak hanya soal regulasi, tapi juga mendorong keterlibatan dan kesiapan industri,” tegas Meutya.

Rancangan Peraturan Menteri sebagai payung hukum program telah melalui proses konsultasi industri selama lebih dari satu bulan. Pemerintah menargetkan proses seleksi operator dimulai tahun ini, dengan skema berbasis transparansi, kesiapan teknologi, dan komitmen penyediaan layanan terjangkau.

Baca Juga:

Presiden AS Donald Trump Telepon Presiden Prabowo, Ada Apa?

Langkah ini diharapkan mampu menjadi pendorong utama transformasi digital nasional, sekaligus memperkuat konektivitas bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.