KLIK WARTAKU – Kinerja sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan tren positif di kuartal II 2025. Kementerian UMKM mencatat lonjakan tajam dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan pembiayaan usaha, didorong oleh kolaborasi lintas sektor dengan berbagai kementerian dan lembaga negara.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut sinergi ini sebagai katalis utama peningkatan daya saing dan kapasitas pelaku UMKM, sekaligus berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Kata kuncinya adalah percepatan pelayanan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Dampaknya jelas: perputaran ekonomi meningkat dan serapan tenaga kerja ikut terdongkrak,” ujar Maman dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (18/7).
Menurut data Kementerian Investasi/BKPM, jumlah NIB yang diterbitkan pada triwulan II 2025 mencapai 1.445.205, naik 95,4% dibanding kuartal sebelumnya. Jumlah ini sudah memenuhi 83,7% dari target tahunan sebesar 2,5 juta NIB.
Sertifikasi halal juga mencatat pertumbuhan kuat, dengan 654.518 sertifikat baru diterbitkan pada periode yang sama, mayoritas (97,2%) melalui skema self declare.
Sejak 2019, total akumulasi sertifikasi halal telah mencakup 2,3 juta sertifikat untuk lebih dari 6,5 juta produk.
Tak hanya itu, program SNI Bina UMK juga memperlihatkan lonjakan signifikan, dengan 194.401 pelaku UMK menerima sertifikasi pada kuartal II—naik 105% dibanding kuartal sebelumnya.
Jumlah total penerima sertifikasi SNI Bina UMK kini mencapai 1,03 juta UMK dan mencakup lebih dari 1,2 juta produk.
Sementara itu, sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) telah diberikan kepada lebih dari 104 ribu UMK selama semester I, menambah total akumulasi sejak 2021 menjadi lebih dari 203 ribu pelaku usaha.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menunjukkan performa kuat. Sampai 2 Juli 2025, realisasi KUR mencapai Rp132,7 triliun atau 44,2% dari target tahunan, dengan 2,29 juta penerima manfaat.
Penyaluran ke sektor produksi mendominasi sebesar 59,9% atau Rp79,6 triliun.
Sementara itu, penerbitan nomor izin edar (NIE) mencapai 24.837 untuk semester I, serta 7.692 merek dagang UMKM telah didaftarkan. Jumlah PT perseorangan juga bertambah 36.574, melanjutkan tren positif sejak pengesahan skema ini pada 2020.
Menteri Maman menekankan pentingnya menjaga momentum kolaborasi lintas sektor ini dalam menjalankan mandat Presiden Prabowo, khususnya dalam menciptakan pelayanan publik yang proaktif dan mendukung UMKM sebagai tulang punggung ekonomi.
“Kolaborasi ini akan terus kita tingkatkan untuk memastikan arahan Presiden dalam Asta Cita bisa berjalan maksimal, terutama untuk sektor UMKM yang menjadi prioritas nasional,” tegasnya.
Dalam acara tersebut hadir pula pejabat tinggi dari Kementerian Investasi, Kemenkes, BPOM, BPJPH, dan BSN yang menjadi bagian dari ekosistem pendukung pemberdayaan UMKM nasional.
