Keracunan MBG Terus Berulang, Komisi IX Dorong Pemanfaatan Dapur Sekolah
KLIKWARTAKU – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kembali terjadinya kasus keracunan makanan yang menimpa siswa-siswi SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kasus ini berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan pemerintah.
“Kejadian ini menyusul insiden serupa yang terjadi di Ciamis dan Lampung dalam dua hari terakhir. Dalam sepekan terakhir, keracunan akibat MBG hampir terjadi setiap hari,” ujar Charles dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu 1 Oktober 2025.
Menurut legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini, fakta tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola program MBG. Ia menegaskan bahwa kasus keracunan tidak boleh dianggap sebagai peristiwa insidental semata.
Baca Juga:
“Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah taruhan yang tidak bisa dinegosiasikan. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ini,” tegas Charles.
Sebagai langkah konkret, Charles mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara penambahan dapur baru dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG yang sudah beroperasi.
“Saya juga meminta agar dilakukan audit ketat dan independen terhadap seluruh mata rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi,” tambahnya.
Baca Juga:
Charles juga menyoroti pentingnya alternatif pelaksanaan MBG yang lebih efektif dan transparan. Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempertimbangkan pemanfaatan dapur sekolah sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Dapur sekolah yang lebih dekat dengan siswa akan lebih mudah diawasi oleh guru, orang tua, dan masyarakat. Ini juga dapat meminimalisir risiko kontaminasi selama pengiriman,” jelasnya.
Ia mencontohkan praktik di Jepang dan Tiongkok yang telah lama menerapkan program makan siang berbasis dapur sekolah dengan pengawasan ketat dari orang tua murid.
Baca Juga:
“Pemanfaatan dapur sekolah terbukti efektif menjaga keamanan pangan karena proses masak dan distribusi lebih terkontrol,” ujar Charles.
Lebih lanjut, Charles mengusulkan agar sekolah diberikan tanggung jawab mengelola MBG dengan mekanisme makan prasmanan. Dengan cara ini, makanan dapat disajikan dalam kondisi hangat dan segar.
“Dengan anggaran yang ada, sekolah dapat mengelola MBG secara langsung sehingga menghindari produksi massal ribuan paket yang seringkali berujung pada makanan basi dan tidak terpantau,” tutup Charles.***
Baca Juga:
Kunjungi Medsos Klikwartaku.com
Klik di siniArtikel Terkait
