Kemenperin Bantah Isu Badai PHK di Sektor Manufaktur
KLIK WARTAKU — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa narasi “badai PHK” di sektor manufaktur tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menyatakan sebagian PHK terjadi akibat dampak kebijakan relaksasi impor 2024 yang membanjiri pasar dengan produk murah, menekan industri dalam negeri.
Baca Juga:
“PHK memang terjadi di beberapa subsektor, terutama padat karya, namun itu bukan gambaran keseluruhan industri. Justru, banyak sektor lain juga mengalami PHK tanpa mendapat sorotan seimbang,” ujar Febri di Jakarta, Selasa (29/7).
Data BPS menunjukkan tenaga kerja di sektor industri turun menjadi 19,60 juta orang per Februari 2025, dari 23,98 juta orang pada Agustus 2024.
Namun, Kemenperin mencatat tren positif: 1.641 perusahaan sedang membangun fasilitas produksi baru dengan investasi Rp803,2 triliun dan potensi menyerap 3,05 juta tenaga kerja.
Baca Juga:
Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juni 2025 juga ekspansif di level 52,50, dengan IKI ekspor 52,19 dan domestik 51,32.
“Ini bukti sektor manufaktur tumbuh, bukan kontraksi,” tegas Febri.
Optimisme Kemenperin didukung empat faktor: revisi kebijakan relaksasi impor, penyelesaian regulasi Kredit Industri Padat Karya (KIPK), efek positif perjanjian dagang Indonesia–AS dan Indonesia–Uni Eropa, serta reformasi Tata Kelola Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Baca Juga:
Febri menambahkan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang bahkan meminta langsung prinsipal otomotif Jepang untuk menghindari PHK saat kunjungan kerja.
“Kebijakan strategis ini akan menjaga industri nasional tetap menjadi lokomotif ekonomi dan pencipta lapangan kerja,” kata Febri.
“Kami mengajak semua pihak menyampaikan data secara seimbang agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.”
Baca Juga:
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
