Beranda Ekonomi Kemenkeu Andalkan Fiskal Hijau untuk Dorong Transisi Energi Nasional

Kemenkeu Andalkan Fiskal Hijau untuk Dorong Transisi Energi Nasional

Oleh Era Sampurna - 27 Juni 2025, 13:10

KLIK WARTAKU – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan terus memperkuat kebijakan fiskal sebagai tulang punggung pembiayaan transisi energi nasional. Dalam forum Energy Transition Summit Asia, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menegaskan komitmen fiskal Indonesia terhadap pengembangan energi bersih dan terbarukan.

“Kementerian Keuangan telah berada di garis depan transisi energi cukup lama dan akan terus memegang peran kunci ini melalui sisi belanja negara, penerimaan, serta instrumen pembiayaan,” ujar Thomas, Rabu (25/6), di Jakarta.

Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari insentif pajak untuk sektor energi dan properti, pemangkasan bea masuk untuk mesin dan peralatan penting, hingga penerbitan sukuk hijau dan obligasi hijau yang menjadi sumber pembiayaan proyek energi terbarukan.

Langkah lain yang ditekankan adalah realokasi anggaran 2025 ke sektor yang dinilai lebih produktif dan strategis. Thomas menyebut, pendekatan ini bukan sekadar pemangkasan, melainkan upaya menggeser prioritas belanja negara ke arah transisi energi yang berkelanjutan.

“Yang dilakukan adalah realokasi ke penggunaan yang lebih produktif. Kami tidak memotong anggaran, tapi mengalihkannya ke arah transformasi,” tegasnya.

Selain mengandalkan mekanisme pasar dan kebijakan fiskal domestik, Kemenkeu juga aktif menjajaki kerja sama lintas kementerian dan lembaga, baik nasional maupun internasional, untuk mempercepat pencapaian target net-zero.

Dukungan ini sejalan dengan visi pembangunan nasional Asta Cita yang menetapkan transisi energi sebagai prioritas utama dalam transformasi ekonomi hijau Indonesia.

Indonesia menargetkan 23% bauran energi dari sumber terbarukan pada 2025 dan terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap batu bara dan energi fosil lain. Peran fiskal menjadi kunci dalam menjembatani pendanaan proyek infrastruktur hijau yang selama ini masih terkendala oleh biaya awal yang tinggi dan rendahnya minat investor swasta.