Kebuntuan di Senat AS Perpanjang Penutupan Pemerintahan ke Pekan Kedua
KLIKWARTAKU — Penutupan pemerintahan federal Amerika Serikat resmi memasuki pekan kedua setelah Senat kembali gagal meloloskan proposal anggaran untuk membuka kembali layanan pemerintah. Dua usulan terpisah dari Demokrat dan Republik tidak mampu meraih ambang batas 60 suara yang diperlukan.
Dalam pemungutan suara terbaru, proposal yang diajukan Partai Republik mendapat 54 suara setuju, 44 menolak, dan dua tidak ikut memilih. Sementara usulan Demokrat memperoleh 45 suara setuju dan 52 menolak.
Kebuntuan berfokus pada isu layanan kesehatan. Demokrat mendorong agar subsidi asuransi kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah tetap berlaku dan pemotongan program Medicaid era Trump dibatalkan.
Baca Juga:
Sebaliknya, Partai Republik menuduh Demokrat sengaja menutup pemerintahan demi memberikan layanan kesehatan kepada imigran ilegal, klaim yang dibantah keras oleh pimpinan Demokrat.
Gedung Putih memperingatkan bahwa jika kebuntuan terus berlanjut, mereka “terpaksa melakukan PHK massal” demi menjaga layanan esensial tetap berjalan. Sekretaris Pers Karoline Leavitt menyebut langkah itu sebagai “keseimbangan fiskal” meski akan berdampak luas pada jutaan pekerja federal.
“Konsekuensi ekonomi dari penutupan ini semakin menumpuk setiap hari. Sekitar 15 miliar dolar AS (Rp232,5 triliun) PDB bisa hilang setiap minggu,” kata Leavitt.
Baca Juga:
Presiden Donald Trump sebelumnya menegaskan akan bertemu dengan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Russell Vought untuk meninjau pemangkasan lembaga yang disebut “tidak sesuai dengan nilai pemerintahan ini”.
Sejauh ini, beberapa proyek infrastruktur di negara bagian yang dikuasai Demokrat sudah terkena imbas, termasuk pembekuan dana 18 miliar dolar AS untuk New York City, penangguhan 2,1 miliar dolar AS (Rp32,55 triliun) untuk Chicago, serta pembatalan pendanaan energi federal senilai 8 miliar dolar AS (Rp124 triliun).
Di lantai Senat, Pemimpin Minoritas Chuck Schumer menegaskan Demokrat akan tetap berjuang mempertahankan subsidi kesehatan. “Kegagalan bertindak akan sangat merugikan rakyat Amerika, dan Partai Republik mengetahuinya,” ujarnya.
Baca Juga:
Sementara itu, beberapa senator Demokrat mendesak agar Presiden Trump turun langsung dalam negosiasi. Mereka khawatir kebuntuan berlarut bisa berakhir dengan keputusan sepihak presiden yang membatalkan kompromi bipartisan, seperti yang pernah terjadi pada rancangan undang-undang perbatasan tahun lalu.
Survei terbaru menunjukkan publik Amerika terbelah dalam menyikapi penutupan ini. Polling Washington Post pada 1 Oktober mencatat 47 persen warga menyalahkan Partai Republik, 30 persen menyalahkan Demokrat, sementara 23 persen lainnya tidak menentukan pilihan.***
Baca Juga:
Kunjungi Medsos Klikwartaku.com
Klik di siniArtikel Terkait
