Kasus Keracunan Massal, Ketua DPR RI Desak Evaluasi Menyeluruh Program Makanan Bergizi Gratis
KLIKWARTAKU – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), menyusul terjadinya kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Ia menegaskan, DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal untuk memastikan program pemerintah ini benar-benar aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Dalam fungsi pengawasan nanti, kami akan turun langsung ke lokasi, baik ke dapur produksi maupun ke sekolah-sekolah penerima. Dengan begitu, kita bisa melihat secara jelas di mana letak permasalahannya,” ujar Puan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 23 September 2025.
Puan menilai bahwa evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh rantai penyediaan makanan—mulai dari standar dapur produksi proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di sekolah.
“Evaluasinya harus total. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk mencari solusi agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Oleh karena itu, keberhasilan program ini harus dijaga melalui pengawasan ketat dan komitmen dari semua pihak yang terlibat.
“Mari kita bekerja sama, bergotong royong membangun bangsa. Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam,” ujarnya.
Kasus keracunan makanan gratis yang menimpa siswa di beberapa daerah telah menimbulkan keprihatinan publik. Banyak pihak menilai bahwa lemahnya pengawasan dan standar penyediaan makanan menjadi penyebab utama insiden tersebut.
Menanggapi hal itu, DPR berkomitmen untuk menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal guna mendorong perbaikan menyeluruh, agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penerima.
Di akhir pernyataannya, Puan menegaskan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah pusat dan daerah, serta penyedia layanan makanan.
“Keamanan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas utama. Program ini adalah investasi bagi masa depan generasi bangsa, jangan sampai rusak karena kelalaian teknis,” tandasnya.***
Kunjungi Medsos Klikwartaku.com
Klik di sini