Kasus Karhutla di Kalbar, Wakil Gubernur Krisantus Tegaskan Jangan Kambing Hitamkan Masyarakat Kecil

KLIKWARTAKU – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan menyeluruh terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Khususnya yang menyangkut kearifan lokal masyarakat adat yaitu ladang berpindah di wilayah perhuluan Kalbar.

Hal tersebut ia sampaikan pasca Upacara Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis 5 Juni 2025.

Baca Juga:

Brigjen Pol (Purn) Rudy Tranggono Nyatakan Siap Maju sebagai Ketua KONI Kalbar

“Jangan jadikan masyarakat kecil kambing hitam dalam kasus karhutla, seharusnya aktor-aktor besar yang tak boleh luput dari jeratan hukum,” ucapnya.

Baca Juga : Perempuan Korban Kebakaran Rumah Dikenal sebagai Zainab Kazinja oleh Temannya

Menurutnya, ladang berpindah merupakan sebuah sistem pertanian tradisional yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat pedalaman Kalimantan.

Baca Juga:

ANAKKU DISAPA, Inovasi Manis dari Pontianak yang Bikin Literasi Makin Inklusif

Tradisi menanam padi ini dilakukan dengan memindahkan lokasi ladang ketika kesuburan tanah mulai menurun.

“Ini adalah bentuk kearifan lokal yang saya pahami betul karena saya sendiri berasal dari daerah tersebut,” ungkapnya.

Pendekatan hukum terhadap praktik ini harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan tidak bisa disamaratakan dengan tindakan pembakaran lahan dalam skala besar oleh korporasi.

Baca Juga:

Kapolri Tinjau Persiapan Panen Raya Jagung di Bengkayang

Baca Juga : Ribuan Warga Mengungsi Akibat Kebakaran Hutan di Kanada Meluas

Apalagi lahan garapan masyarakat berada tidak jauh dari konsesi perusahaan besar, sehingga warga kecil rentan dijadikan tersangka saat terjadi karhutla.

“Saya ingin penegakan hukum yang seadil-adilnya, dengan pendekatan khusus dan tindakan preventif. Masyarakat kecil tidak seharusnya menjadi sasaran utama dalam penegakan hukum,” pungkasnya.

Baca Juga:

Mitigasi Keluar Masuk di Bandara Internasional Supadio Pontianak Harus Diperketat

Ia berkomitmen bersama Gubernur Kalimantan Barat untuk melindungi dan mengayomi masyarakat adat, agar kearifan lokal tetap dihargai dan tidak dijadikan alasan kriminalisasi.

Baca Juga : Kebakaran di Kereta Bawah Tanah Seoul Sebabkan Kerugian Lebih dari 300 Juta Won

“Kasihan mereka. Saya akan terus perjuangkan agar petani kecil tidak menjadi korban atas persoalan yang sering kali melibatkan kepentingan besar di baliknya,” tutupnya. ***

Baca Juga:

Status Internasional Bandara Supadio Resmi Dikembalikan