Inggris Kecam Tawaran Uang Hong Kong untuk Tangkap Aktivis Pro-Demokrasi di Inggris
KLIKWARTAKU — Pemerintah Inggris menyatakan penolakannya atas langkah kontroversial otoritas Hong Kong yang menawarkan uang tunai kepada publik untuk informasi yang dapat mengarah pada penangkapan para aktivis pro-demokrasi yang tinggal di luar negeri, termasuk di Inggris.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Kamis 25 Juli, Menteri Luar Negeri David Lammy dan Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk represi lintas negara yang tak dapat diterima.
Hong Kong mengumumkan hadiah mulai dari USD 25.000 hingga USD 125.000 (setara dengan HK$200.000 – HK$1 juta) bagi siapa saja yang memberikan informasi tentang 19 aktivis yang dituduh melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional Tiongkok. Undang-undang itu diberlakukan pada 2020 menyusul gelombang protes anti-pemerintah besar-besaran di tahun 2019.
Baca Juga:
Di antara mereka yang masuk daftar buruan adalah Nathan Law (mantan anggota legislatif Hong Kong) dan Yuan Gong-Yi, seorang komentator politik. Tawaran tertinggi diberikan untuk aktivis Choi Ming-da dan Fok Ka-chi, yang dikenal melalui saluran media sosial mereka “Tuesdayroad.”
Ini adalah ketiga kalinya otoritas Hong Kong menerbitkan “bounty” semacam itu, setelah sebelumnya pada Juli dan Desember 2023. Beberapa target sebelumnya termasuk Simon Cheng, mantan pegawai Konsulat Inggris di Hong Kong, yang pernah ditahan pada 2019.
Menanggapi kritik internasional, pemerintah Tiongkok menyebut kecaman semacam itu sebagai bentuk campur tangan asing terhadap urusan dalam negeri mereka.
Baca Juga:
Di sisi lain, Inggris tetap bersikap tegas. Pemerintah Inggris menghapus Hong Kong dari Extradition Act 2003, yang berarti warga Hong Kong di Inggris tidak dapat diekstradisi kembali. Selain itu, melalui jalur visa British National (Overseas) atau BNO yang diperkenalkan tahun 2021, sekitar 150.000 warga Hong Kong telah pindah ke Inggris.
Visa ini terbuka bagi pemegang paspor BNO dan anggota keluarga mereka, memberikan mereka akses jalur cepat menuju kewarganegaraan Inggris. Pemegang visa BNO dapat mengajukan izin tinggal permanen setelah lima tahun, dan kewarganegaraan Inggris setelah satu tahun berikutnya.
“Pemerintah ini akan terus berdiri bersama rakyat Hong Kong, termasuk mereka yang kini menjadikan Inggris sebagai rumah mereka. Kami sangat serius dalam melindungi hak, kebebasan, dan keselamatan mereka,” tulis Cooper dan Lammy dalam pernyataan resmi.
Baca Juga:
Langkah terbaru dari pemerintah Hong Kong ini kembali menghidupkan kekhawatiran tentang bagaimana negara-negara otoriter mencoba membungkam suara oposisi yang kini tinggal di luar negeri melalui tekanan dan taktik intimidasi.***
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
