Industri Buzzer Sudah jadi Lahan Bisnis Politik di Indonesia, Pengamat: Menggerus Demokrasi

KLIKWARTAKU – Fenomena buzzer atau pendengung di dunia maya Indonesia tak lagi bisa dipandang sebagai aktivitas sukarela. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik ini telah berkembang menjadi sebuah industri digital yang mapan, terutama dalam konteks politik dan opini publik.

Prof. Dr. Ward Berenschot, Antropolog Politik Komparatif dari University of Amsterdam, dalam risetnya mengenai politik digital di Asia Tenggara. Ia menyoroti bagaimana praktik buzzer di Indonesia kini menjadi bagian penting dari infrastruktur politik modern.

Berenschot menjelaskan bahwa industri buzzer di Indonesia bekerja melalui jaringan informal namun terstruktur, yang melibatkan koordinator, influencer, pembuat konten, dan ribuan akun media sosial. Ia menyebut struktur ini sebagai bentuk baru dari operasi politik digital yang sangat fleksibel.

Baca Juga:

Prabowo akan Panggil Kepala BGN Terkait Insiden Keracunan Program MBG

“Pasukan siber melemahkan perdebatan publik di Indonesia. Mereka menyebarkan informasi buruk dan berhasil menarik simpati publik terhadap isu-isu yang tidak penting,” ujarnya.

Menurut laporan Berenschot tahun 2023, Indonesia termasuk salah satu negara dengan industri buzzer paling aktif di dunia. Tidak hanya menjadi alat dalam kontestasi politik, praktik ini telah berubah menjadi lahan bisnis yang menguntungkan bagi pelakunya.

Aktivitas buzzer di Indonesia tidak hanya terbatas pada dukungan terhadap kandidat atau partai politik dalam pemilu. Menurut Berenschot, buzzer juga digunakan oleh kelompok kepentingan untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu sosial, ekonomi, hingga keagamaan.

Baca Juga:

MK Gelar Sidang Perdana Pengujian Materiil Pasal 4 UU Parpol

“Buzzer di Indonesia bekerja untuk berbagai pihak, termasuk organisasi yang ingin mengarahkan opini publik sesuai agenda mereka,” jelasnya.

Berbagai studi lokal turut menguatkan temuan ini. Riset dari lembaga independen Drone Emprit menunjukkan bahwa selama Pemilu 2019 dan 2024, terdapat ribuan akun buzzer yang beroperasi secara terorganisir, menunjukkan pola distribusi informasi yang seragam dan terkoordinasi.

Menurut Berenschot, jaringan buzzer di Indonesia bersifat sementara dan kampanye-spesifik, tidak selalu terikat dalam struktur permanen, namun mampu bekerja efektif sebagai “pasukan online” yang menyebarkan konten, mengelola akun palsu, dan memicu tagar trending.

Baca Juga:

Ketua Ombudsman RI: Pelayanan Publik sebagai Hak Konstitusional

Fenomena ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, industri buzzer membuka peluang kerja di sektor digital. Namun di sisi lain, praktik ini mengancam kualitas demokrasi, karena ruang diskusi publik menjadi semakin sempit dan dipenuhi oleh narasi yang dikendalikan.

“Ketika opini publik bisa dibentuk oleh akun-akun bayaran, maka kualitas demokrasi ikut dipertaruhkan,” tegas Berenschot.

Ia juga mencatat bahwa fenomena buzzer di Indonesia memiliki kemiripan dengan Filipina, namun berbeda dengan negara-negara Barat yang telah menerapkan regulasi ketat terhadap aktivitas digital semacam ini.

Baca Juga:

MKD DPR RI Tegaskan Komitmen Jaga Integritas Parlemen lewat Pengawasan Etik

Industri buzzer di Indonesia mencerminkan wajah baru dari politik era digital cepat, tersembunyi, dan sangat memengaruhi opini publik. Meski menawarkan manfaat ekonomi dan efisiensi kampanye, praktik ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap etika berpolitik, kesehatan demokrasi, dan kualitas ruang publik di Indonesia.