Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Hukum Tentang Paralegal, Jonny Pesta Simamora: Bantu Warga Dapat Akses Keadilan

KLIKWARTAKU – Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan Hukum dengan topik ‘Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum’ yang digelar Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur.  Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti oleh para pengampu Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dari berbagai Kanwil, termasuk Kalimantan Barat, Kamis (2/10).

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan pentingnya forum diskusi ini sebagai ruang refleksi sekaligus perumusan strategi kebijakan yang lebih efektif.

“Peran paralegal sangat strategis untuk menjembatani masyarakat, terutama kelompok rentan, agar bisa mendapatkan akses keadilan. Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat akan terus mendukung penguatan kapasitas paralegal melalui sinergi dengan pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, serta masyarakat, sehingga keadilan benar-benar hadir hingga ke akar rumput,” ujar Jonny.

Baca Juga:

Soal Pelabuhan Kijing yang Belum Beroperasi, DPRD Kalbar: Terbatas di Akses Jalan

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi, menyampaikan bahwa layanan bantuan hukum merupakan program prioritas nasional. Menurutnya, kehadiran paralegal sangat penting karena dapat memperbaiki budaya hukum masyarakat dan memastikan akses keadilan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Simplexius Asa, juga menyoroti bahwa paralegal memiliki peran krusial dalam membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan di luar pengadilan. Mengingat keterbatasan jumlah advokat dan biaya hukum yang tinggi, keberadaan paralegal dinilai penting untuk memperluas akses keadilan berbasis komunitas.

Hal senada juga disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda BPHN, Habibi, yang menegaskan perlunya penguatan peran paralegal melalui peningkatan kualitas pelatihan, dukungan regulasi yang lebih tegas, serta optimalisasi Posbakum Desa/Kelurahan sebagai garda terdepan layanan bantuan hukum.

Baca Juga:

Temukan Siswa Sekolah Rakyat Nangis karena Rindu Rumah, Ria Norsan Imbau Orangtua Jenguk di Hari Minggu