Hinca Pandjaitan Soroti Jalur Perbatasan Rawan TPPO, Dorong Penguatan Divhubinter Polri

KLIKWATAKU – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menyoroti maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang memanfaatkan jalur perbatasan darat dan laut. Ia menilai perlu adanya penguatan peran Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dalam menjaga kedaulatan serta melindungi warga negara dari kejahatan lintas batas.

Menurut Hinca, sejumlah titik perbatasan masih menjadi jalur rawan, terutama perbatasan darat di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia sepanjang 966 kilometer, serta wilayah perairan di Sumatera Utara, Aceh, dan Kepulauan Riau.

“Dekat sekali. Bahkan di Tanjung Balai, Asahan, dan Batubara, warga bisa menyeberang ke Malaysia hanya dengan perahu kecil. Ini harus menjadi perhatian serius,” kata Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Divhubinter Polri dan Direktorat Tindak Pidana PPA–PPO Bareskrim Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 22 September 2025.

Baca Juga:

Mendagri Ingatkan Pemda Jangan Biarkan Inflasi Tinggi Terus Berlanjut

Selain memperkuat peran Polri, Hinca juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan pemerintah desa. Ia menilai kepala desa adalah pihak yang paling memahami mobilitas warganya.

“Data yang paling akurat itu ada di desa. Kepala desa tahu siapa warganya yang berangkat, siapa yang kembali, dan siapa yang hilang kontak. Itu harus diintegrasikan dalam pencegahan TPPO,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Dalam rapat itu, Hinca juga mendorong pemberian penghargaan kepada aparat Polri yang bertugas di luar negeri maupun di daerah perbatasan, serta perlunya pemetaan wilayah rawan TPPO secara berkala.

Baca Juga:

DPD RI Sentil Beban Utang, Fasiltas hingga Pelayanan di PT KAI

“Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Kita mendukung penuh upaya Polri, khususnya Divhubinter, untuk memperkuat kerja sama internasional dan melindungi warga negara,” tutup Hinca.***