Beranda Nasional Fadli Zon Tegaskan Penulisan Sejarah Nasional Akan Terbuka dan Inklusif

Fadli Zon Tegaskan Penulisan Sejarah Nasional Akan Terbuka dan Inklusif

Oleh Faisal Rizal - 4 Juli 2025, 13:32

KLIKWARTAKU – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan bahwa penulisan sejarah nasional akan dilakukan secara terbuka, ilmiah, dan inklusif, guna memastikan narasi sejarah mencerminkan kepentingan bangsa secara utuh.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta. Fadli menyebut proses ini akan melibatkan publik secara luas melalui uji publik dalam waktu dekat.

“Penulisan sejarah ini terbuka untuk diskusi. Kita akan menggelar uji publik agar masyarakat bisa ikut berkontribusi,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Jumat 4 Juli 2025.

Menurutnya, penyusunan ini bukanlah proyek baru, melainkan lanjutan dari pembaruan narasi sejarah nasional yang sudah lama tidak diperbarui—terakhir kali dilakukan pada era Presiden B.J. Habibie, lebih dari 20 tahun lalu.

Fadli menegaskan bahwa sejarah nasional yang baru akan disusun dengan pendekatan Indonesia-sentris, yang menekankan perjuangan dan semangat kebangsaan, bukan sekadar durasi penjajahan.

“Dalam konteks kolonialisme, yang lebih penting adalah bagaimana rakyat Indonesia melawan dan mempertahankan martabatnya,” katanya.

Ia juga menyebut bahwa buku sejarah baru akan memuat temuan-temuan arkeologi terbaru, termasuk bukti peradaban manusia purba di Nusantara yang diperkirakan telah ada sejak 1,8 juta tahun lalu.

Menanggapi perdebatan soal istilah “pemerkosaan massal” dalam peristiwa Mei 1998, Fadli menyatakan bahwa ia tidak membantah terjadinya kekerasan seksual dan mengecam segala bentuk kekerasan tersebut.

Namun ia menyampaikan pendapat pribadinya mengenai keberatan terhadap penggunaan istilah “massal”, yang menurutnya memiliki konotasi sistematis.

“Saya ingin berdiskusi soal ini secara akademis dan terbuka. Tapi ini adalah pandangan pribadi, bukan bagian dari kebijakan penulisan sejarah,” tegasnya.

Fadli memastikan bahwa penulisan sejarah nasional akan ditangani oleh tim sejarawan independen dan kredibel, tanpa intervensi politik, termasuk dari kementerian.

Selain itu, rencana uji publik di berbagai wilayah akan menjadi langkah penting agar masyarakat dapat memberikan masukan secara langsung terhadap narasi sejarah yang dibangun.

“Sejarah bukan untuk membangkitkan trauma, tapi juga tidak boleh melupakan. Kita ingin sejarah yang jujur, adil, dan membangkitkan rasa bangga terhadap bangsa ini,” tutupnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik rencana uji publik tersebut dan berharap agar hasil akhirnya benar-benar mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia.