Eurovision Bukan Ajang Politik, Meski Kontroversi Israel Terus Memanas
KLIKWARTAKU — Direktur Jenderal BBC, Tim Davie, menegaskan bahwa Eurovision Song Contest bukanlah ajang politik, meski gelombang kontroversi terus meningkat terkait keikutsertaan Israel dalam kompetisi tahun depan.
Berbicara di depan Komite Akun Publik Parlemen Inggris, Davie mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan European Broadcasting Union (EBU) selaku penyelenggara. “Eurovision seharusnya jadi perayaan musik dan budaya yang menyatukan orang, bukan soal politik,” ujar Davie.
Pernyataan ini muncul di tengah ancaman boikot dari sejumlah negara Eropa seperti Irlandia, Belanda, Slovenia, Islandia, hingga Spanyol, yang menolak keterlibatan Israel akibat agresinya di Gaza. Bahkan, Partai Hijau di Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara mendesak agar Inggris ikut menarik diri jika Israel tidak dilarang.
Baca Juga:
EBU dijadwalkan mengambil keputusan final pada Desember mendatang. Ajang Eurovision 2025 akan digelar di Wina, Austria, setelah penyanyi Austria JJ meraih kemenangan tipis pada edisi sebelumnya.
Kontroversi makin memanas setelah PM Spanyol Pedro Sánchez menuduh Israel melakukan genosida dan memberlakukan embargo senjata. Sebaliknya, Israel menuding Spanyol antisemit dan menggunakan retorika penuh kebencian.
Meski demikian, beberapa negara besar seperti Jerman dan Italia mengancam mundur bila Israel justru dikeluarkan. Situasi ini mengingatkan pada keputusan EBU tahun 2022 yang mengusir Rusia pasca invasi ke Ukraina.
Baca Juga:
Eurovision kerap diwarnai pesan politik. Pada 2019, tim Islandia didenda karena mengibarkan bendera Palestina di Tel Aviv, sementara Madonna menampilkan penari dengan bendera Israel dan Palestina sebagai simbol perdamaian.
Dengan ketegangan geopolitik yang semakin tinggi, keputusan EBU pada akhir tahun ini akan menjadi penentu: apakah Eurovision tetap menjadi pesta musik, atau justru semakin terseret arus politik global.***
Baca Juga:
Kunjungi Medsos Klikwartaku.com
Klik di siniArtikel Terkait
