Eksploitasi Mineral Nodul Meningkat, PBB Peringatkan Lautan Tidak Boleh Jadi ‘Wild West’
KLIKWARTAKU – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, memperingatkan agar penambangan laut dalam yang tidak diatur tak boleh dibiarkan berlangsung. “Laut dalam tidak boleh menjadi Wild West,” tegas Guterres saat membuka Konferensi Laut PBB di Nice, Prancis.
Pernyataan Guterres mendapat dukungan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang menegaskan bahwa lautan bukan untuk diperjualbelikan. Komentar ini tampaknya merujuk pada keputusan mantan Presiden AS Donald Trump pada April lalu yang mulai mengeluarkan izin untuk eksploitasi mineral penting di perairan internasional.
Saat ini, minat terhadap eksploitasi mineral berharga dari “nodul” logam yang secara alami terdapat di dasar laut semakin meningkat. Namun, para ilmuwan kelautan mengkhawatirkan dampak kerusakan yang bisa ditimbulkan.
Baca Juga:
“Lautan bukan untuk dijual. Kita berbicara tentang kepemilikan bersama umat manusia,” ujar Presiden Macron. “Saya kira ini gila: memulai tindakan ekonomi yang predator, merusak dasar laut dalam, merusak keanekaragaman hayati, menghancurkannya.”
Isu penambangan laut dalam ini menjadi salah satu dari sejumlah topik penting dalam konferensi di Prancis, selain juga isu penangkapan ikan berlebihan, polusi plastik, dan perubahan iklim.
Lebih dari 2.000 ilmuwan kelautan dunia berkumpul pekan lalu untuk meninjau data terbaru tentang kesehatan laut. Mereka merekomendasikan kepada pemerintah yang hadir dalam konferensi agar menghentikan eksplorasi laut dalam sampai dampaknya bisa diteliti lebih lanjut.
Baca Juga:
Lebih dari 30 negara mendukung seruan untuk moratorium eksplorasi laut dalam. Namun, Presiden Trump tidak mencabut perintah eksekutifnya yang membuka izin eksploitasi tersebut.
Salah satu tujuan utama dari Konferensi Laut PBB yang berlangsung hingga Jumat ini adalah mengajak 60 negara untuk meratifikasi Perjanjian Laut Lepas (High Seas Treaty) agar bisa diberlakukan secara resmi.
Perjanjian yang disepakati dua tahun lalu ini bertujuan untuk menetapkan 30 persen wilayah laut internasional sebagai Kawasan Perlindungan Laut (MPA) pada tahun 2030, dengan harapan menjaga dan memulihkan ekosistem laut.
Baca Juga:
Dalam pidato pembukaannya, Presiden Macron menyampaikan bahwa 15 negara tambahan telah meratifikasi perjanjian tersebut, sehingga totalnya kini mencapai 47 negara.
Pemerintah Inggris sendiri belum meratifikasi perjanjian tersebut. Meski begitu, pada hari Senin Inggris menyatakan akan memperluas larangan terhadap praktik penangkapan ikan dasar yang merusak (metode yang menyeret jaring besar di dasar laut) di seluruh kawasan MPA di wilayah Inggris.
Namun, meskipun nantinya jumlah negara yang menandatangani mencukupi, masih ada kekhawatiran dari para pegiat lingkungan (termasuk Sir David Attenborough) karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam perjanjian tersebut yang melarang penangkapan ikan dengan jaring dasar (bottom trawling) di MPA.
Baca Juga:
Bottom trawling adalah salah satu metode penangkapan ikan yang paling merusak dan sering kali menyebabkan kematian tak disengaja pada spesies laut yang lebih besar.***
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
