DPD RI Sentil Beban Utang, Fasiltas hingga Pelayanan di PT KAI

KLIKWARTAKU – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).

Ketua Komite II DPD RI, Dr. Badikenita BR Sitepu menyatakan keprihatinan terhadap dampak utang besar yang ditanggung PT KAI dari proyek kereta cepat Whoosh. Ia menegaskan perlunya pengelolaan keuangan yang cermat agar tidak mengorbankan layanan kereta reguler yang digunakan masyarakat setiap hari.

“Kami khawatir masalah utang tersebut dapat memengaruhi kinerja keuangan PT KAI,” tegas Badikenita.

Baca Juga:

Mendagri Ingatkan Pemda Jangan Biarkan Inflasi Tinggi Terus Berlanjut

Senator dari Jawa Tengah, Dr. H. Abdul Kholik juga menyampaikan kritik terhadap tingginya biaya operasional kereta cepat yang menurutnya tidak sebanding dengan tingkat keterisian.

“Sangat disayangkan soal pembiayaan Whoosh yang membengkak, tapi tidak membuat keretanya sangat diminati. Lebih baik jika dananya dimanfaatkan untuk mendukung penghidupan kembali kereta di daerah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa revitalisasi jalur kereta di daerah justru bisa memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Baca Juga:

Berpotensi Disalahgunakan, Sejumlah Advokat Minta MK Hapus Pasal Karet UU Tipikor

Sorotan lain datang dari Senator asal D.I. Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. yang mengangkat isu kecilnya ukuran mushola di dalam gerbong kereta.

“Kami tidak menuntut mushola dibuat sebesar ruang restorasi, tapi ukurannya perlu diperluas agar jamaah bisa lebih leluasa shalat, baik sendiri maupun berjamaah,” ujar Hilmy.

Ia menambahkan bahwa arah kiblat juga perlu diperhatikan karena pergeseran jalur kereta dapat memengaruhi keabsahan shalat menurut Mazhab Syafi’i. Jika arah tidak tepat, shalat bisa dianggap tidak sah dan harus diulang.

Baca Juga:

Camat di Cirebon Gugat Aturan Batas Usia Pensiun Pejabat Administrator ke MK

“Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bagian dari penghormatan pada hak beribadah warga negara,”* tegasnya.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Wakil Direktur Utama PT KAI, Dody Budiawan, menyatakan komitmen perusahaan untuk terus berinovasi, termasuk memperbaiki fasilitas ibadah dan memperluas jalur kereta di berbagai wilayah.

“Fasilitas beribadah termasuk dalam agenda perbaikan kami. Semua masukan sudah dicatat dan akan dibahas dengan Dirjen Perkeretaapian. Harapannya bisa direalisasikan karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat,” jelas Dody.

Baca Juga:

Ombudsman RI Sampaikan 21 Masukan atas RUU KUHAP kepada DPR