Defisit Terjaga, Penerimaan Melampaui Target

KLIK WARTAKU – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan laporan kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2024 dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (22/7).

Sejumlah indikator utama menunjukkan bahwa keseimbangan fiskal Indonesia tetap solid di tengah tekanan global, dengan defisit APBN 2024 tercatat sebesar 2,30% terhadap PDB, masih dalam batas aman rentang target 2,19–2,51%.

“Capaian ini menggambarkan tata kelola fiskal yang semakin akuntabel dan berdampak,” ujar Sri Mulyani dalam forum yang digelar di Gedung DPR RI.

Baca Juga:

IHSG Akhirnya Terkoreksi Setelah Reli 11 Hari, Turun 0,72 Persen di Hari ke-12

Dari sisi penerimaan, rasio penerimaan terhadap PDB mencapai 12,70%, sedikit melampaui target 12,27%. Pendapatan negara tercatat Rp2.850,6 triliun, atau melebihi target sebesar Rp48 triliun.

Tak hanya dari sisi angka, kualitas pengawasan juga mengalami perbaikan signifikan, tercermin dari tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sebesar 102,09%, jauh di atas target 84,29%.

Sementara itu, belanja negara semakin berkualitas, ditunjukkan oleh indeks belanja sebesar 92,21 dan penurunan ketimpangan antarwilayah ke level 0,14, melampaui ekspektasi.

Baca Juga:

Ekspor Sawit Makin Kompetitif, Indonesia Dapat Tarif Impor Terendah se-ASEAN dari AS

Di sektor pembiayaan, penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) ke level 6,78% turut mendukung efisiensi fiskal. Kementerian juga mempertahankan opini WTP untuk laporan keuangan pemerintah pusat dan Bendahara Umum Negara (BUN).

Capaian indikator tersebut merupakan hasil dari lima program strategis Kemenkeu sepanjang 2024, di antaranya:

• Pengesahan UU APBN 2025

  Baca Juga:

  

  Quantum AI Data Center Senilai Rp6 Triliun Siap Dibangun di Batam, Didorong Visi Indonesia Emas 2045

• Reformasi sektor keuangan via UU P2SK

• Realisasi DAK Fisik untuk sektor pendidikan dan infrastruktur

• Penyelesaian aset eks BLBI

  Baca Juga:

  

  Kolaborasi Lintas Sektor Dorong Lonjakan NIB dan Sertifikasi UMKM di Kuartal II 2025

• Implementasi Super Apps Kemenkeu dan kebijakan SDM berbasis negative growth

Kebijakan inklusif juga dijalankan melalui pembiayaan UMi untuk 2,2 juta pelaku usaha mikro dan 2.020 beasiswa dokter spesialis, sebagai bagian dari peran fiskal untuk penguatan SDM.

Indeks kepuasan pengguna layanan publik Kemenkeu bahkan menyentuh angka 4,46, melampaui target 4,36.

Baca Juga:

Belajar dari Brasil, Indonesia Harus Konversi Tebu Jadi Etanol dan Metanol

“Saya harap sinergi dengan Komisi XI tetap menjadi pondasi yang kokoh untuk pengelolaan keuangan negara yang makin akuntabel, transparan, dan efektif,” ujar Sri Mulyani menutup paparannya.