Danantara Perkuat Kepercayaan Investor, Target Investasi 2026 Capai Rp2.175 Triliun

KLIKWARTAKU – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyatakan Badan Pengelola Investasi Danantara, yang merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, berperan strategis dalam meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap proyek-proyek investasi di Indonesia.

“Danantara menimbulkan confidence atau kepercayaan diri bagi para investor, khususnya dari luar negeri, saat mereka berinvestasi di Indonesia,” ujar Rosan.

Rosan menjelaskan, Danantara membantu para investor mengidentifikasi proyek-proyek potensial dengan tingkat keuntungan yang baik. Kepercayaan investor menjadi kunci untuk mencapai target investasi nasional sebesar Rp2.175,26 triliun pada 2026, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Baca Juga:

Perkuat Pencegahan Karhutla, BPBD Kalteng Dirikan 77 Pos Lapangan

Untuk periode 2025–2029, dibutuhkan investasi total sebesar Rp13.032,8 triliun, meningkat sekitar 43 persen dibanding capaian investasi 10 tahun terakhir (2014–2024) yang tercatat sebesar Rp9.912 triliun.

“Kontribusi investasi diharapkan terus meningkat karena memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan ekspor nasional,” lanjut Rosan.

Guna memperkuat iklim investasi, pemerintah menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan disusun untuk menjawab tiga tantangan utama kepastian perizinan, penyederhanaan proses, dan restrukturisasi regulasi.

Baca Juga:

Pemerintah Bangun Gedung Ikonik 40 Lantai sebagai Pusat Pengelolaan Dana Umat di Bundaran HI

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan optimisme terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II-2025 hingga 2026, didorong oleh peningkatan investasi, belanja pemerintah, serta stimulus ekonomi senilai Rp61 triliun yang digelontorkan pada semester I-2025.

Sebagai bagian dari upaya deregulasi, pemerintah juga akan merevisi Permendag Nomor 8 Tahun 2023 terkait penetapan harga patokan ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar, guna memperkuat kepercayaan investor dan daya saing ekspor nasional.

Baca Juga:

Pemadaman Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora Terkendala Konstruksi Tidak Standar