Benarkah Pemerintah Bungkam Suara dengan Matikan Fitur Live TikTok? Ini Faktanya

KLIK WARTAKU – Media sosial Indonesia kembali gaduh. Kali ini bukan soal joget viral atau tren FYP baru, melainkan karena kabar yang bikin alis banyak orang terangkat, benarkah pemerintah mematikan fitur siaran langsung (live) TikTok demi membungkam suara masyarakat?

Isu ini muncul dari sebuah unggahan di Facebook yang ramai dibagikan. Dalam narasi unggahan tersebut, disebut bahwa sejak aksi demonstrasi 25 Agustus 2025 menuntut penghapusan tunjangan DPR memanas, fitur live TikTok yang biasanya jadi andalan warganet untuk menyiarkan momen langsung di lapangan mendadak hilang.

Unggahan itu bahkan menyelipkan kalimat dramatis:

“Pemerintah sudah menghalalkan segala cara dengan bungkam suara, selain semua listrik dimatikan, fitur live di TikTok juga hilang. Mohon jaga diri baik-baik, Kawan.”

Tidak heran, warganet langsung heboh. Ada yang percaya, ada yang skeptis, ada pula yang buru-buru men-screenshot untuk dijadikan bahan diskusi di WhatsApp group keluarga.

Kabar panas ini akhirnya sampai ke telinga pemerintah. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, buru-buru memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah memerintahkan penutupan fitur live TikTok.

“Live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok, bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live. Dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama,” ujar Meutya.

Meutya juga menambahkan, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menekankan bahwa pemerintah terbuka dengan kritik dan aspirasi masyarakat, termasuk lewat media sosial.

Tak berhenti di situ, pihak TikTok Indonesia pun akhirnya buka suara. Mereka mengonfirmasi bahwa penangguhan fitur live memang benar adanya, tapi itu adalah langkah internal perusahaan, bukan intervensi dari pemerintah.

“Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada,” jelas perwakilan TikTok.

Alasannya? Dalam sepekan terakhir, fitur live TikTok dianggap terlalu sering digunakan untuk menayangkan aksi demonstrasi. Hal ini dikhawatirkan berpotensi menyebarkan hoaks, provokasi, atau konten pelanggaran secara real-time.

Dari berbagai penjelasan tersebut, bisa ditarik beberapa poin penting:

1. Fitur live TikTok memang dinonaktifkan.
Itu fakta. Namun, yang melakukan penutupan adalah pihak TikTok sendiri, bukan pemerintah.

2. Penutupan bersifat sementara.
TikTok menegaskan fitur live akan kembali setelah situasi dinilai lebih aman.

3. Alasannya soal keamanan konten.
Bukan untuk membungkam aspirasi, tapi untuk mencegah penyebaran hoaks dan provokasi.

Fenomena ini sekali lagi menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial, khususnya TikTok, di Indonesia. Dulu platform ini identik dengan hiburan, tarian kreatif, dan resep masakan viral. Kini, TikTok juga jadi panggung politik dadakan, tempat aspirasi masyarakat mengalir secara langsung tanpa filter.

Tapi perlu diingat, di dunia digital yang bergerak secepat kilat, tidak semua kabar yang beredar bisa langsung dipercaya. Informasi yang belum jelas asal-usulnya bisa dengan cepat berubah jadi bola liar yang bikin masyarakat resah.

Jadi, sebelum ikut menyebarkan kabar “pemerintah bungkam suara dengan matikan TikTok live”, ada baiknya kita jeda sejenak. Cek dulu fakta, tunggu klarifikasi resmi, lalu bagikan informasi yang benar.

Bijak bersosial media bukan berarti menutup aspirasi, tapi memastikan bahwa suara yang kita sebarkan tidak justru menyesatkan orang lain.

Karena pada akhirnya, media sosial adalah cermin gaya hidup digital kita. Dari hiburan, tren, sampai isu politik, semuanya bisa viral. Tinggal kita yang memilih: mau jadi bagian dari penyebar kebenaran, atau justru terjebak jadi penyambung hoaks.