Belanja Negara Tembus Rp1.016 Triliun hingga Mei 2025, Pemerintah Genjot Program Prioritas di Tengah Gejolak Global

KLIK WARTAKU – Pemerintah Indonesia mempercepat realisasi belanja negara sebagai bagian dari strategi fiskal countercyclical dalam meredam tekanan ekonomi global.

Hingga akhir Mei 2025, total belanja negara telah mencapai Rp1.016,3 triliun, atau 28,1% dari pagu APBN 2025, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga serta belanja non-K/L yang menyokong berbagai program prioritas nasional.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (17/6), menekankan adanya percepatan signifikan belanja barang dan modal pada bulan Mei. Belanja modal melonjak ke Rp18,9 triliun hanya dalam satu bulan, menjadikan total kumulatifnya sebesar Rp55,6 triliun. “Ini adalah tanda bahwa belanja modal mulai bergerak setelah kita identifikasi prioritasnya,” ungkap Suahasil.

Baca Juga:

Modal Asing Kabur Lagi, Rupiah Tertekan ke Rp16.390 per Dolar

Secara paralel, belanja barang juga menunjukkan lonjakan: Rp26 triliun pada Mei saja, dari total Januari–April yang hanya Rp71,4 triliun. Peningkatan ini mencerminkan akselerasi proyek-proyek infrastruktur, logistik pendidikan, hingga pengadaan peralatan untuk program-program kesehatan dan sosial.

Belanja bansos turut menjadi fokus dengan realisasi mencapai Rp48,8 triliun hingga akhir Mei, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Pemerintah menggandeng Himbara untuk mempercepat penyaluran bansos secara langsung ke masyarakat.

Realisasi program prioritas seperti MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional telah mencapai Rp4,4 triliun per 12 Juni. Sementara itu, program Sekolah Rakyat yang diusung Kementerian PUPR mencatatkan realisasi renovasi tahap pertama sebesar Rp327,1 miliar. Ini melengkapi berbagai inisiatif pendidikan lainnya, termasuk pembangunan Sekolah Unggul dan revitalisasi sarana pendidikan dasar-menengah.

Baca Juga:

Pajak Kendaraanmu Mati, Kalbar Hapus Denda dan Biaya Mutasi Juli Ini

Belanja pemerintah pusat hingga 31 Mei terdiri atas Rp325,7 triliun untuk Kementerian/Lembaga dan Rp368,5 triliun untuk belanja non-K/L. Angka ini mencerminkan komitmen APBN sebagai instrumen utama menjaga stabilitas sosial-ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, di tengah tekanan geopolitik dan volatilitas pasar global, APBN 2025 memainkan peran sentral sebagai alat penyangga (shock absorber). “APBN mencoba menahan perlemahan itu melalui countercyclical, menjaga ekonomi tetap tumbuh di tengah tekanan,” tegas Menkeu.

Dengan proyeksi ketidakpastian global yang belum mereda, percepatan belanja negara dipandang krusial tidak hanya dalam menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memastikan program-program pembangunan nasional tetap berjalan, dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.

Baca Juga:

Stimulus Liburan Sekolah Rp24 T: Tarik Napas Konsumsi, tapi Masih Harap-harap Cemas

Realisasi belanja yang makin progresif pada paruh pertama tahun ini menunjukkan bahwa APBN 2025 tidak hanya sekadar nominal fiskal, tapi menjadi mesin aktif pertumbuhan dan distribusi kesejahteraan.