Beranda Nasional Atasi Penurunan Muka Tanah, Kementerian PU Percepat Pembangunan Tanggul Pantai Jakarta

Atasi Penurunan Muka Tanah, Kementerian PU Percepat Pembangunan Tanggul Pantai Jakarta

Oleh Faisal Rizal - 15 Juni 2025, 13:02

KLIKWARTAKU – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menggenjot upaya pengendalian banjir dan penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah Jakarta dan sekitarnya melalui pembangunan tanggul pantai yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU dan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional,” ujar Menteri PU, Dody.

Sebagai bagian dari program tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tengah menyiapkan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7. Pada tahap ini, pembangunan dimulai dari Paket 1 yang mencakup Kali Ancol dan Kali Dadap. Tanggul di Kali Ancol akan dibangun sepanjang 100 meter dengan anggaran dari APBN dan menggunakan skema kontrak tahun tunggal (Single Year Contract/SYC) untuk tahun anggaran 2025. Saat ini, proyek tersebut berada pada tahap persiapan lelang.

Paket lanjutan Tahap 7 mencakup pembangunan tanggul sepanjang 850 meter yang mencakup wilayah Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing. Proyek ini diusulkan melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan akan dilaksanakan dengan skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) pada 2026–2027.

Selain pembangunan tanggul, akan dibangun satu unit sistem polder di Kali Dadap. Polder ini menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir terintegrasi dalam Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN), dengan pendanaan yang juga diusulkan melalui SBSN pada periode yang sama.

Hingga akhir 2024, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang 14,75 kilometer di Jakarta. Proyek ini terbagi ke dalam enam tahap dan tersebar di Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, serta Dadap.

Kementerian PU menekankan bahwa pembangunan tanggul laut ini merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu yang juga mencakup penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah. Program ini terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, serta proyek Jakarta Sewerage Development System yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir.

Melalui pendekatan terintegrasi tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir, mengatasi abrasi, dan mencegah penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.