APBN 2026 Dirancang Saat Rupiah Melemah, Sri Mulyani Siapkan Strategi Fiskal Ketat

KLIK WARTAKU – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (24/07), yang membahas laporan hasil pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam laporan Badan Anggaran DPR yang dibacakan oleh Wakil Ketua Jazilul Fawaid, disampaikan proyeksi makro dan fiskal utama yang menjadi acuan penyusunan APBN tahun depan.

Pemerintah dan DPR sepakat menetapkan asumsi dasar makroekonomi untuk RAPBN 2026, antara lain:

Baca Juga:

GIIAS 2025 Jadi Momentum Pemulihan Otomotif Nasional, Pemerintah Soroti Peluang dan Tantangan Global

• Pertumbuhan ekonomi: 5,2–5,8%

• Inflasi: 1,5–3,5%

• Nilai tukar rupiah: Rp16.500–Rp16.900/US$

  Baca Juga:

  

  5 Tips Memaksimalkan Strategi Afiliasi untuk UMKM Lokal

• Suku bunga SBN 10 tahun: 6,6–7,2%

• Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$60–80/barel

• Lifting minyak: 605–620 ribu barel/hari

  Baca Juga:

  

  Dorong UMKM Naik Kelas, Mendag Luncurkan 100 Lisensi Merek dan Produk Lokal

• Lifting gas: 953–1.017 ribu BOEPD

Sementara itu, kerangka fiskal 2026 diarahkan untuk tetap disiplin dan kredibel:

• Pendapatan negara: 11,71–12,31% dari PDB

  Baca Juga:

  

  Ponsel Rekondisi Rp17 Miliar Disita: Kemendag Bongkar Praktik Ilegal Skala Besar

• Belanja negara: 14,19–14,83% dari PDB

• Keseimbangan primer: (0,18)–(0,22)% dari PDB

• Defisit anggaran: (2,48)–(2,53)% dari PDB

  Baca Juga:

  

  OJK dan Kemenkum Perkuat Pertukaran Data untuk Awasi Jaminan Fidusia dan Beneficial Owner

• Pembiayaan anggaran: 2,48–2,53% dari PDB

“Laporan Banggar hari ini akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada 15 Agustus mendatang,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan melalui akun Instagram resminya.

Sri Mulyani menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan parlemen untuk menjaga arah kebijakan fiskal tetap berpihak pada rakyat, khususnya di tengah tekanan nilai tukar dan ketidakpastian global.

Baca Juga:

OJK Luncurkan SI-GRC, Tekankan Pengawasan Industri Keuangan Terintegrasi

“APBN harus terus dapat diandalkan sebagai instrumen penting dalam mencapai cita-cita bangsa,” ucapnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa postur RAPBN 2026 disusun untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mendukung agenda prioritas nasional seperti transformasi ekonomi, penguatan daya saing SDM, dan stabilitas harga.

Rapat paripurna ini menjadi tonggak awal menuju penyampaian resmi Nota Keuangan dan RAPBN 2026 oleh Presiden Prabowo di hadapan DPR RI pada pertengahan Agustus, yang akan menandai peta jalan fiskal Indonesia di tahun pertama penuh pemerintahan baru.

Baca Juga:

IHSG Melemah Tipis ke 7.520 di Tengah Aksi Ambil Untung dan Minim Sentimen Baru