Antisipasi Petaka Keracunan, Pemerintah Percepat Sertifikasi Higiene dan Sanitasi untuk Dapur MBG

KLIKWARTAKU – Pemerintah mempercepat Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur makan bergizi gratis (MBG) guna memastikan standar kebersihan, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa dalam waktu satu bulan ke depan, proses percepatan ini harus selesai. Pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan.

“Mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” lanjut Menkes Budi pada Minggu 28 September 2025.

Baca Juga:

Prabowo akan Panggil Kepala BGN Terkait Insiden Keracunan Program MBG

Pemerintah Indonesia bergerak menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.

Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

Baca Juga:

MK Gelar Sidang Perdana Pengujian Materiil Pasal 4 UU Parpol

Langkah keempat adalah memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan.

Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

Terakhir, pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

Baca Juga:

Ketua Ombudsman RI: Pelayanan Publik sebagai Hak Konstitusional

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan seluruh langkah diambil secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat yakin makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.

“Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” kata Zulkifli Hasan.***

Baca Juga:

MKD DPR RI Tegaskan Komitmen Jaga Integritas Parlemen lewat Pengawasan Etik