Beranda Ekonomi APBN Terus Berjuang Hadapi Gejolak Global

APBN Terus Berjuang Hadapi Gejolak Global

Oleh Era Sampurna - 2 Juli 2025, 12:31

KLIK WARTAKU – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah memainkan peran krusial sebagai penopang stabilitas ekonomi nasional dan motor pembangunan di tengah gejolak global. Hal ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI saat menyampaikan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024, Selasa (1/7).

“Tahun 2024 adalah tahun yang menantang, terutama karena tekanan ekonomi global yang meningkat tajam di berbagai wilayah dunia,” kata Sri Mulyani di ruang sidang DPR RI.

Di tengah konflik geopolitik, gejolak harga komoditas, serta dampak lanjutan El Nino, APBN tetap adaptif—mengendalikan inflasi pangan dan energi, serta memperkuat perlindungan sosial. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,03% dan inflasi terkendali di level 1,6%, jauh di bawah asumsi awal 2,8%.

Defisit APBN 2024 ditekan hingga 2,3% dari PDB, lebih rendah dari proyeksi. Pemerintah juga berhasil mengurangi pembiayaan utang, menunjukkan efisiensi dan penurunan risiko fiskal. Belanja negara tercatat tumbuh 7,6% menjadi Rp3.359,8 triliun.

Dampak Nyata: Subsidi, Kemiskinan Turun, Pengangguran Menyusut

Pemerintah memastikan penyaluran bansos strategis seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetap berjalan. Dampaknya, angka kemiskinan ekstrem turun ke 0,83%, dan tingkat pengangguran menurun menjadi 4,91%.

Sri Mulyani juga menyebut peran APBN dalam menyukseskan Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan. “Dukungan seluruh pemangku kepentingan membantu mewujudkan transisi yang efektif,” ujarnya.

Kinerja tata kelola fiskal yang solid kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas pengawasan DPR dan BPK yang dinilai efektif dan konstruktif.

Pemerintah kini mengajukan RUU Pertanggungjawaban APBN 2024 (P2 APBN) untuk dibahas bersama DPR. Dengan tata kelola fiskal yang dianggap kokoh dan berintegritas, APBN diharapkan tetap menjadi alat strategis menjaga kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi nasional.