klikwartaku.com
Beranda Metropolitan Krimhum Mabes Polri Turun Tangan Usut Tambang Emas Ilegal Sekotong, Dugaan Keterlibatan TKA China Diselidiki

Mabes Polri Turun Tangan Usut Tambang Emas Ilegal Sekotong, Dugaan Keterlibatan TKA China Diselidiki

FOTO: Penanganan kasus tambang emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini melibatkan langsung Mabes Polri dalam proses penyidikannya.

KLIKWARTAKU — Penanganan kasus tambang emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini melibatkan langsung Mabes Polri dalam proses penyidikannya. Langkah itu diambil untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga, terutama dalam menelusuri dugaan keterlibatan tenaga kerja asing (TKA) asal China dalam aktivitas tambang tanpa izin tersebut.

Kepala Satreskrim Polres Lombok Barat, AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata, mengatakan koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai dari Polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri.

“Kami tidak bergerak sendiri. Proses penyidikan sudah bersurat ke Polda, dari Polda ke Mabes, lalu Mabes ke kementerian terkait. Kami juga sudah minta data dari Imigrasi Mataram, namun belum ada respons,” kata Eka, kemarin.

Eka mengungkapkan, salah satu hambatan utama dalam pengungkapan kasus tersebut adalah belum terungkapnya identitas para TKA China yang diduga bekerja secara ilegal di lokasi tambang.

“Kami masih menunggu jawaban dari pihak Imigrasi untuk mempercepat identifikasi para TKA yang diduga terlibat,” ucapnya.

Eka menyatakan, dalam operasi penindakan di Desa Persiapan Belongas, Kecamatan Sekotong, pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti penting yakni satu unit alat berat, dua unit truk, beberapa tabung silinder dan bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan emas

Selain itu, lanjut dia, penyidik juga sudah memasang garis polisi di lokasi tambang dan telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk warga sekitar serta pejabat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB.

Eka menegaskan, keterlibatan instansi lintas sektor mulai dari kementerian terkait, Imigrasi, hingga ESDM diperlukan agar proses hukum dapat berjalan tuntas dan tidak berhenti pada pelaku lapangan semata.

“Kami serius. Jika ada bukti kuat, siapapun yang terlibat akan kami tindak tegas,” pungkas Eka.***

KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat

Homepage
Bagikan:

Iklan