Kanada Cabut Pajak Teknologi untuk Lanjutkan Pembicaraan Dagang dengan AS

KLIKWARTAKU — Pemerintah Kanada memutuskan mencabut pajak layanan digital (digital services tax/DST) terhadap perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat, hanya beberapa jam sebelum pembayaran pertama dijadwalkan dimulai pada Senin (waktu setempat). Langkah ini diambil demi membuka kembali negosiasi dagang antara kedua negara.

Keputusan tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan pembicaraan perjanjian dagang pada Jumat lalu, dengan menyebut pajak tersebut sebagai serangan terang-terangan terhadap AS dan mengancam akan menaikkan tarif impor dari Kanada.

Menanggapi tekanan tersebut, Kanada menyatakan akan mengajukan rancangan undang-undang untuk mencabut pajak tersebut dan menghentikan penagihan pembayaran.

Penasihat ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett, mengatakan keputusan Kanada akan secara mutlak memulai kembali pembicaraan dagang antara kedua negara bertetangga itu.

Pajak layanan digital tersebut semula akan mengenakan tarif sebesar 3 persen atas pendapatan perusahaan teknologi AS (seperti Amazon, Meta, Google, dan Apple) dari Kanada yang melebihi C$20 juta.

Menteri Keuangan Kanada, François-Philippe Champagne, mengonfirmasi pencabutan pajak dalam pernyataan resminya:

“Pajak layanan digital diumumkan pada 2020 untuk mengatasi kenyataan bahwa banyak perusahaan teknologi besar yang beroperasi di Kanada tidak membayar pajak atas pendapatan yang dihasilkan dari masyarakat Kanada,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kanada selalu lebih mengutamakan kesepakatan multilateral dalam hal perpajakan layanan digital.

Banyak negara, termasuk Inggris, juga tengah mengubah sistem perpajakan mereka terhadap perusahaan teknologi multinasional, yang sering kali membayar pajak korporat rendah karena struktur bisnis global mereka.

Pajak tersebut diperkirakan akan menghasilkan lebih dari C$2 miliar (setara $1,5 miliar AS) pada tahun pertama karena diterapkan secara retrospektif sejak Januari 2022. Anggaran federal Kanada tahun lalu memperkirakan total pemasukan dari pajak ini bisa mencapai C$5,9 miliar dalam lima tahun ke depan.

Trump, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan para pemilik perusahaan teknologi selama masa jabatan keduanya, menentang keras pajak ini. Ia menyebut kebijakan Kanada sebagai keterlaluan dan menambahkan, “secara ekonomi, kami memiliki kekuatan besar atas Kanada.”

Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, dalam unggahan media sosial pada Senin menyambut baik pencabutan pajak tersebut, seraya menyebut langkah itu sebagai penentu utama dalam kelanjutan perjanjian dagang dengan Amerika.

Sekitar 75 persen ekspor barang Kanada menuju Amerika Serikat (senilai lebih dari $400 miliar per tahun) sementara hanya 17 persen produksi AS yang dikirim ke Kanada.

Kamar Dagang Amerika (American Chamber of Commerce) juga memuji keputusan Ottawa. “Ini langkah konstruktif yang memungkinkan kedua negara fokus pada penguatan kemitraan ekonomi,” kata presidennya, Rick Tachuk.

Langkah Kanada ini terjadi di tengah hubungan bilateral yang naik turun dalam beberapa bulan terakhir. Tak lama setelah kembali menjabat, Trump sempat mengancam akan menerapkan tarif impor besar-besaran dan bahkan menyebut kemungkinan menggabungkan Kanada dengan wilayah AS.

Retorika keras tersebut justru memperkuat posisi Partai Liberal Kanada yang kini kembali berkuasa di bawah mantan gubernur bank sentral, Mark Carney. Sejak itu, kedua negara menunjukkan niat untuk menyepakati kerangka dagang baru sebelum 21 Juli.

Pajak layanan digital telah lama menjadi sumber ketegangan antara Ottawa dan Washington, bahkan sejak era pemerintahan Biden. Kanada telah berulang kali diperingatkan bahwa kebijakan itu dapat merusak hubungan dagang dan memicu pembalasan dari AS.

Namun pada awal bulan ini, Champagne sempat menyatakan bahwa Kanada tetap akan memungut pajak dari perusahaan teknologi besar, meskipun pembicaraan dengan AS masih berlangsung.

“Sulit untuk melebih-lebihkan betapa buruknya pemerintah mengelola isu DST selama lima tahun terakhir,” tulis Michael Geist, profesor hukum Universitas Ottawa, dalam blognya pada Senin. Ia menyoroti kebijakan yang bersifat retrospektif serta pengabaian terhadap kekhawatiran bipartisan dari anggota parlemen AS.

Di dalam negeri, kebijakan ini juga menuai kritik dari pelaku usaha Kanada, yang memperingatkan bahwa beban biaya pajak akan dibebankan kepada konsumen.***