Netanyahu Berharap Konflik dengan Iran Angkat Popularitas, Tapi Masihkah Rakyat Israel Percaya?

KLIKWARTAKU — Pada bulan Maret lalu, ketika Benjamin Netanyahu memutuskan untuk mundur dari proses gencatan senjata yang sebelumnya telah membuahkan hasil, banyak pengamat politik menyebut langkah tersebut sebagai bentuk bunuh diri politik.

Kesepakatan gencatan senjata di Gaza, yang dimediasi oleh utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff (bahkan sebelum pelantikan Trump untuk masa jabatan keduanya) telah menghasilkan pembebasan puluhan sandera dari Hamas, dengan imbalan ratusan tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel.

Tahap selanjutnya seharusnya mencakup pembebasan lebih banyak sandera dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, menuju akhir perang yang dinegosiasikan. Rakyat Israel dan Palestina, yang lelah dengan konflik, sempat membayangkan akhir dari perang paling destruktif dalam sejarah panjang yang sering dirundung kekerasan ini.

Namun, Netanyahu justru memilih untuk melanjutkan perang. Ia memerintahkan serangan baru di seluruh Gaza dan menyatakan bahwa pertempuran akan terus berlanjut hingga Hamas sepenuhnya dihancurkan.

Keselamatan para sandera yang tersisa di Gaza tampak bukan sebagai prioritas utama (Dampak sipil di Gaza bahkan tak disebutkan). Banyak warga Israel, terutama keluarga para sandera, sangat marah. Mereka menuduh Netanyahu lebih mementingkan kelangsungan karier politiknya daripada keselamatan kerabat mereka dan kepentingan nasional.

Popularitas Netanyahu di berbagai survei anjlok. Ia pun kesulitan menjaga stabilitas pemerintahan yang rapuh dan bergantung pada dukungan dari para menteri sayap kanan ekstrem dan partai-partai agama ortodoks.

Kemenangan Militer dan Ambisi Politik

Tiga bulan kemudian, Netanyahu menikmati pujian atas kemenangan militer spektakuler atas musuh bebuyutannya, Iran. Ia bahkan dikabarkan mempertimbangkan pemilu dini untuk kembali mencalonkan diri sebagai perdana menteri.

Dalam konferensi pers pekan ini, pemimpin berusia 75 tahun yang kini menjadi kepala pemerintahan terlama dalam sejarah Israel itu menyatakan dirinya masih memiliki banyak misi yang ingin diselesaikan selama rakyat Israel masih menginginkannya.

Kemudian, Netanyahu menggambarkan kehancuran program nuklir Iran sebagai jendela peluang yang tak boleh dilewatkan, dan menyatakan bahwa hanya dirinya yang bisa memastikan pembebasan sandera dan kekalahan Hamas, sebelum meraih kesepakatan regional yang lebih luas.

Namun, rencana pemilu dini mengandung risiko besar. Survei terbaru menunjukkan bahwa Netanyahu tidak mendapatkan lonjakan dukungan besar pasca-konflik 12 hari dengan Iran, sebagaimana yang ia harapkan.

Masalah Kepercayaan

Dalam sistem politik Israel yang sangat bergantung pada koalisi di parlemen (Knesset) beranggotakan 120 kursi, Partai Likud yang dipimpin Netanyahu diperkirakan tidak akan meraih mayoritas dan bisa kesulitan membentuk koalisi dengan partai-partai kecil sayap kanan.

Menurut jajak pendapat surat kabar Ma’ariv, 59 persen warga Israel ingin perang di Gaza segera dihentikan demi pembebasan para sandera. Sekitar 49 persen responden percaya Netanyahu melanjutkan perang hanya demi kepentingan politik pribadinya.

“Dia adalah aktor politik yang sangat terampil,” kata Prof. Tamar Hermann, peneliti senior di Israel Democracy Institute. “Tak ada politisi lain di Israel yang lebih lihai.”

Namun, Hermann menekankan bahwa masalah kepercayaan menjadi batu sandungan besar bagi Netanyahu. Banyak warga Israel yang tidak lagi mempercayai pemimpin yang kerap berubah haluan demi mempertahankan kekuasaan.

Survei terbaru dari Israel Democracy Institute yang segera dirilis menunjukkan Netanyahu tidak mencapai angka 50 persen dalam hal tingkat kepercayaan penuh maupun sebagian dari warga Israel.

Menurut Prof. Hermann, keputusan untuk menggelar pemilu dini justru bisa lebih berisiko dibanding serangan ke Iran. “Di Timur Tengah, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam enam bulan ke depan.”

Kasus Korupsi

Pekan depan, Netanyahu dijadwalkan memberikan kesaksian dalam sidang kasus pidana besar yang menjeratnya, dengan tuduhan korupsi politik, termasuk suap dan penipuan.

Upaya Netanyahu untuk kembali menunda sidang dengan alasan kesibukan dan situasi darurat akibat perang Iran ditolak oleh pengadilan pada akhir pekan lalu.

Netanyahu dan para pendukungnya terus menyebut kasus hukum itu sebagai perburuan politik. Namun di tengah masyarakat yang semakin terpolarisasi, lawan-lawannya bersikeras bahwa Netanyahu harus menghadapi keadilan.

Mantan Presiden AS Donald Trump (sebelumnya sempat memaki Netanyahu secara terbuka saat kesepakatan gencatan senjata dengan Iran mulai goyah) kembali muncul dan menyebut Netanyahu sebagai pahlawan besar serta menyerukan agar sidangnya dibatalkan atau dimaafkan saja.

Namun, banyak pihak di Israel menilai intervensi Trump itu tidak bijak dan justru merusak. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyatakan bahwa Trump tidak seharusnya ikut campur dalam proses hukum negara yang berdaulat. Prof. Hermann menambahkan sikap Trump yang inkonsisten terhadap Netanyahu dan Israel menyerupai perlakuan terhadap negara dunia ketiga.

Tantangan Global dan Domestik

Secara internasional, banyak warga Israel menyalahkan Netanyahu atas menurunnya reputasi global dan prospek ekonomi negara akibat perpanjangan perang yang dinilai tidak perlu. Bahkan sejumlah mantan jenderal mengatakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah mencapai batas maksimal kemampuan militer mereka di Gaza.

Tak hanya itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) masih mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 55.000 orang.

Pemerintah Israel, Netanyahu, dan Gallant menolak keras tuduhan tersebut. Para pengamat menyimpulkan bahwa sangat sulit membayangkan pemilu baru akan digelar selama perang di Gaza masih berlangsung dan para sandera belum kembali.

Namun, seperti biasa, lawan-lawan Netanyahu yang selama ini kerap terlalu cepat menganggap karier politiknya tamat telah belajar untuk tidak pernah meremehkan langkah berikutnya.***