Presiden Uganda Museveni Siap Maju Lagi, Incar 5 Dekade di Puncak Kekuasaan

KLIKWARTAKU — Di usia 80 tahun, Presiden Yoweri Museveni tak menunjukkan tanda-tanda akan turun tahta. Pada Sabtu malam yang penuh muatan politik, ia secara resmi menyatakan niatnya untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilu tahun depan. Memperkuat peluangnya untuk memperpanjang empat dekade kekuasaan yang telah membentuk wajah Uganda modern.

“Saya telah menyampaikan ketertarikan untuk kembali menjadi pembawa bendera presiden dari partai NRM,” ujar Museveni dalam pidato resmi di Kampala, Uganda.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemimpin veteran yang merebut kekuasaan sejak 1986 lewat perang gerilya kini berambisi untuk memperpanjang pemerintahannya hingga mendekati setengah abad. Sebuah pencapaian yang langka bahkan dalam sejarah politik global.

Janji Ambisius: Dari $66 Miliar ke $500 Miliar

Tak hanya soal kekuasaan, Museveni membawa janji besar. Ia menargetkan mengubah Uganda menjadi kekuatan ekonomi senilai $500 miliar dalam waktu lima tahun, naik tajam dari PDB saat ini yang hanya sekitar $66 miliar, menurut data pemerintah.

Janji tersebut disambut skeptis oleh banyak pihak, mengingat berbagai tantangan yang masih membelit Uganda: ketimpangan ekonomi, korupsi, pengangguran, dan tekanan internasional terhadap catatan hak asasi manusia.

Oposisi Kembali Bergerak: Bobi Wine Menantang

Dalam kontestasi yang diperkirakan akan kembali memanas, Bobi Wine (mantan bintang pop yang kini menjadi oposisi paling vocal) sudah mengonfirmasi pencalonannya. Wine, atau Robert Kyagulanyi, menolak hasil pemilu 2021 dengan tuduhan kecurangan besar-besaran, intimidasi militer, dan penindasan politik.

“Kita tidak akan pernah bebas jika terus tunduk pada pemimpin yang menolak pergi,” ujar Wine dalam kampanye awalnya.

Ketegangan meningkat setelah parlemen Uganda baru-baru ini meloloskan undang-undang kontroversial yang memperbolehkan pengadilan militer mengadili warga sipil. Sebuah kebijakan yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung pada Januari lalu.

Pengadilan Militer: Alat Hukum atau Senjata Politik?

Pemerintah bersikukuh bahwa aturan baru ini penting untuk melawan ancaman terhadap keamanan nasional. Namun kelompok HAM dan oposisi menyebutnya sebagai alat intimidasi terhadap lawan politik.

Human Rights Watch menyebut praktik ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. “Pemerintah Uganda secara konsisten menyalahgunakan pengadilan militer untuk membungkam para pengkritik,” kata Oryem Nyeko, peneliti senior Afrika di HRW.

Bobi Wine sendiri pernah merasakan kerasnya tangan negara. Pada 2018, ia didakwa di pengadilan militer atas kepemilikan senjata api illegal. Sebuah tuduhan yang akhirnya dibatalkan setelah mendapat kecaman luas internasional.

Uganda di Persimpangan Sejarah

Dengan pemilu dijadwalkan berlangsung Januari mendatang, Uganda kini menghadapi pertanyaan besar: apakah negara ini akan melanjutkan jalur stabilitas yang dibangun di bawah Museveni namun dengan harga kebebasan politik yang mahal? Atau akan memilih perubahan di tengah ketidakpastian?

Museveni, dengan dukungan kuat dari Gerakan Perlawanan Nasional (NRM) dan kendali atas institusi negara, tetap menjadi lawan yang sangat sulit dikalahkan.

Namun generasi muda yang lapar akan perubahan (dan sosok seperti Bobi Wine yang mampu menyulut semangat rakyat) bisa menjadi tantangan nyata bagi status quo yang telah mengakar selama hampir 40 tahun.

Seperti kata pepatah Afrika: “Ketika pohon besar tumbang, tanah bergetar jauh dan luas.”***