Bonus Demografi Bisa Gagal Jika Indonesia Kekurangan Analis Data

 

KLIK WARTAKU – Di tengah ledakan data dan puncak bonus demografi 2030, Indonesia justru krisis talenta analis data. Tanpa intervensi cepat, peluang ekonomi digital bisa melayang ke luar negeri.

Memasuki era ekonomi digital, data menjadi bahan bakar utama.

Namun, hanya 0,8% dari total angkatan kerja Indonesia yang memiliki keahlian dalam analisis data. Angka ini terlalu kecil untuk menopang ambisi ekonomi digital nasional.

Padahal, Indonesia punya potensi besar: 215 juta pengguna internet dan bonus demografi yang sedang naik menuju puncaknya.

Pemerintah pun sudah menyiapkan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2023–2030. Tapi tanpa kapasitas SDM yang memadai, strategi hanya akan menjadi dokumen.

Menjawab tantangan itu, Kemenko Perekonomian menggelar Workshop Tim Analisis Data selama tiga hari, 18–20 Juni 2025.

Kegiatan ini menargetkan peningkatan kemampuan internal dalam membaca dan mengolah data untuk mendukung kebijakan yang lebih presisi.

Isu logistik jadi salah satu prioritas. Biaya logistik nasional saat ini menyedot 14% dari PDB.

Dengan analisis data real-time dari pelabuhan hingga transportasi, pemerintah berharap distribusi barang lebih efisien, terutama untuk menopang UMKM di pelosok.

Di sisi perdagangan, data lintas batas dibutuhkan untuk membuka pasar ekspor baru dan mempercepat birokrasi. UMKM diharapkan bisa go global lewat kebijakan berbasis data.

Ekonomi digital sendiri makin dominan, lewat e-commerce, fintech, dan cloud service.

Namun kontribusi nyatanya terhadap PDB belum terukur secara akurat. Workshop ini bertujuan mengubah data digital menjadi indikator ekonomi yang lebih konkret.

Di sektor inklusi keuangan, pemetaan wilayah tanpa layanan perbankan jadi krusial.

Data transaksi juga bisa digunakan untuk mendesain produk keuangan mikro dan mendeteksi risiko yang membahayakan konsumen.

Perdagangan dalam negeri juga ikut terdampak. Dengan data yang kuat, pemerintah bisa mendeteksi praktik dagang tidak sehat dan menjaga stabilitas harga barang.

Workshop ini menghadirkan narasumber dari akademisi, termasuk Prof. Michael Goutama dan Dr. Bagus Sartono dari IPB.

Namun pejabat Kemenko mengakui, pelatihan tiga hari belum cukup. “Pembelajaran harus dilanjutkan dalam praktik kerja sehari-hari,” kata Sekretaris Deputi Pujo Setio.

Sebanyak 55 peserta mengikuti pelatihan ini, termasuk perwakilan dari IPB dan Universitas Al-Azhar Indonesia.

Tanpa investasi besar pada talenta data, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar, bukan pemain utama dalam ekonomi digital global.