KKP: Nelayan Lokal Jadi Prioritas dalam Penangkapan Ikan Terukur

KLIKWARTAKU – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa nelayan lokal akan menjadi prioritas utama dalam penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Pemerintah memastikan hak dan kepentingan masyarakat pesisir dipenuhi lebih dulu sebelum memberikan kuota kepada pelaku usaha.

“Kita utamakan nelayan setempat terlebih dahulu. Setelah itu, kuota baru bisa dialokasikan kepada pelaku usaha lainnya,” ujar Staf Ahli KKP, Hendra Yusra.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, KKP menyiapkan sistem pengawasan ketat, salah satunya melalui Vessel Monitoring System (VMS). Teknologi ini dipasang pada kapal-kapal berukuran di atas 30 GT guna memantau pergerakan mereka secara real time.

Baca Juga:

Banjir di Jaktim, Seorang Balita Dievkuasi dengan Menggunakan Ember

“Penerapan VMS tidak hanya untuk kepentingan pengawasan, tapi juga bermanfaat bagi pemilik kapal agar bisa mengetahui posisi armadanya,” jelas Hendra.

Lebih dari itu, VMS juga berperan dalam mencegah pelanggaran, seperti masuk ke zona konservasi atau melakukan alih muatan ilegal (transhipment) di laut.

“Pelanggaran seperti itu bisa merugikan negara dan pelaku usaha sendiri. Karena itu, pemasangan VMS juga mendukung keselamatan dan keberlanjutan,” pungkasnya.

Baca Juga:

Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa Tuai Kritik, Pukat UGM: Bisa Jadi Pelanggaran