APBN Jangan Kaku, Kemenkeu Dorong Fleksibilitas dan Sinergi Fiskal
Di tengah gelombang ketidakpastian global dan dorongan efisiensi anggaran dari Presiden, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyerukan perlunya fleksibilitas dalam pengelolaan APBN 2025. Ia menyebut bahwa paradigma lama yang hanya berpegang pada pagu anggaran DIPA tak lagi relevan.
“APBN itu harus fleksibel,” tegas Suahasil dalam acara Leader’s Corner: Leading to Transform yang digelar Kamis (26/6) sebagai bagian dari rangkaian Kemenkeu Learning Festival (KLF) 2025. “Kita memasuki tahun anggaran dengan arahan Presiden: efisiensikan anggaran. Maka, mindset-nya harus berubah.”
Ia mengungkapkan, Kementerian Keuangan sendiri telah memangkas hampir Rp9 triliun dari anggaran internal sebagai wujud komitmen efisiensi. Namun, menurutnya, efisiensi bukan sekadar pemangkasan, melainkan penguatan sinergi dan koordinasi antarunit dalam memanfaatkan fiscal tools secara strategis.
Baca Juga:
“Jangan hanya pikirkan fiscal tools unit sendiri,” ujar Suahasil di hadapan para pejabat dan pegawai Kemenkeu. “Fiskal itu responsif kalau antarsatuan saling terkoneksi.”
Wamenkeu juga menyoroti peran Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dalam membentuk generasi pengelola fiskal masa depan. Ia mendorong BPPK untuk terus memperbarui materi pelatihan sesuai arah kebijakan dan tantangan fiskal terbaru.
“Keuangan negara adalah motor kemajuan,” tandasnya. “Alokatif, distributif, dan stabilisasi. Itu fungsi APBN. Maka, nilainya harus fleksibel, inovatif, dan kolaboratif.”
Baca Juga:
Suahasil berharap reformasi mindset ini mengakar di seluruh lini birokrasi fiskal, agar APBN tidak hanya menjadi angka-angka dalam dokumen, tapi menjadi alat nyata pembangunan nasional yang adaptif dan berdampak.
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
