Pajak Kendaraanmu Mati, Kalbar Hapus Denda dan Biaya Mutasi Juli Ini

 

KLIK WARTAKU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan biaya mutasi kendaraan dari luar daerah mulai Juli 2025.

Program ini sebagai bagian dari upaya agresif meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tahun ini ditargetkan mencapai Rp3,2 triliun.

Kebijakan ini diumumkan oleh Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, yang menyatakan bahwa langkah tersebut bukan hanya stimulus ekonomi bagi masyarakat.

Melainkan juga strategi fiskal untuk mengamankan porsi penerimaan daerah yang mayoritas berasal dari sektor perpajakan kendaraan bermotor.

“Kita akan hapus denda pajak di bulan Juli. Jadi bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan, harap bersabar hingga program ini berlaku,” ujar Krisantus dalam konferensi pers di Pontianak, belum lama ini.

Program pemutihan ini mencakup dua insentif utama:

1. Penghapusan denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2. Penghapusan biaya mutasi kendaraan dari luar Kalbar

   Baca Juga:

   

   Prabowo Gandeng Putin Bangun Aset Rp37 Triliun, Kurangi Dominasi Barat?

Dengan skema tersebut, pemilik kendaraan cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan tambahan sanksi maupun beban administrasi mutasi.

Dampak Fiskal dan Distribusi

Menurut Krisantus, program ini dirancang untuk mendorong pemilik kendaraan berpelat luar daerah untuk segera melakukan mutasi ke Kalbar. Hal ini penting karena 66% dari pendapatan PKB dialokasikan ke kabupaten/kota, dan hanya 34% yang masuk kas provinsi.

“Kalau pelatnya belum Kalbar, kita semua rugi. Termasuk kepala daerah di kabupaten,” tegasnya.

Dua kontributor terbesar PAD Kalbar tahun ini adalah:

• PKB: Rp710 miliar

• BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor): Rp727 miliar

  Baca Juga:

  

  BEI Catat Dua Obligasi Baru, IHSG Anjlok dan Investor Asing Jual Bersih Rp2,7 Triliun

Dengan mayoritas pendapatan bergantung pada sektor ini, penghapusan denda diharapkan menciptakan efek percepatan pembayaran dan perluasan basis pajak.

Syarat dan Ketentuan

Program pemutihan ini berlaku untuk seluruh pemilik kendaraan bermotor di Kalbar dengan ketentuan sebagai berikut:

• Masa berlaku program: 1 Juli – 31 Juli 2025 (dapat diperpanjang oleh kebijakan gubernur)

  Baca Juga:

  

  Alasan Sebenarnya Bank Indonesia Tahan Suku Bunga di 5,50%

• Denda PKB: Di-nol-kan 100%

• Biaya mutasi dari luar Kalbar: Gratis

• Pokok pajak tahun berjalan dan tahun tertunggak tetap harus dibayar

  Baca Juga:

  

  IHSG Terpukul 3,52 Persen Pekan Ini, Begini Perkiraan Jangka Pendeknya

• Berlaku untuk kendaraan pribadi maupun milik badan usaha

• Dokumen yang diperlukan:

  • KTP asli dan fotokopi sesuai nama di BPKB

    Baca Juga:

    

    McDonald’s Buka Gerai Kedua di Kalimantan Barat, Pontianak Belum Kebagian

  • STNK dan BPKB asli serta fotokopi

  • Surat kuasa bermaterai jika diwakilkan

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

• Samsat Induk (setiap kabupaten/kota)

• Samsat Keliling

• E-Samsat melalui aplikasi resmi (jika tersedia)

  Baca Juga:

  

  Produk Lokal Ngegas! Kemenperin Gandeng Tokopedia dan TikTok Shop Dorong Industri Mandiri

Program ini diproyeksikan mendorong ribuan kendaraan yang tidak taat pajak untuk kembali aktif dalam sistem.

Pemerintah juga bekerja sama dengan kepolisian untuk mengintegrasikan data kendaraan mutasi guna mempercepat validasi kepemilikan.