klikwartaku.com
Beranda Ekonomi Sri Mulyani: Pemerintah Hanya Mampu Biayai 40% Pembangunan Infrastruktur

Sri Mulyani: Pemerintah Hanya Mampu Biayai 40% Pembangunan Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat hadir dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6). (Sumber: kemenkeu.go.id)

KLIK WARTAKU– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia selama periode 2025–2029 diperkirakan mencapai USD625 miliar, namun kapasitas pendanaan pemerintah pusat dan daerah hanya mencakup sekitar 40% dari kebutuhan tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6).

“Kita menghadapi gap pendanaan yang besar,” ujar Menkeu. “Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif.”

Pemerintah mendorong keterlibatan sektor non-APBN melalui skema seperti Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, hingga jaminan pemerintah melalui IIGF. Selain itu, platform pembiayaan berkelanjutan seperti SDG Indonesia One yang dikelola PT SMI telah menghimpun komitmen sebesar USD3,29 miliar dan mendanai lebih dari 110 proyek infrastruktur.

Menkeu juga menekankan bahwa tekanan global, termasuk ketegangan geopolitik dan risiko perlambatan ekonomi dunia, memperberat tantangan pembangunan. Di sisi lain, perubahan iklim kini menjadi elemen utama dalam desain infrastruktur jangka panjang.

“Infrastruktur harus dirancang dengan ketahanan iklim, tanggung jawab lingkungan, sekaligus memberikan hasil yang inklusif,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah telah menempatkan keberlanjutan sebagai poros utama strategi pembangunan infrastruktur, dengan mengadopsi kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam penilaian proyek dan pendanaan. Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara berkembang pertama yang menerbitkan Green Sukuk secara domestik dan global, dengan nilai global mencapai USD6,6 miliar dan domestik sebesar Rp78,7 triliun.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan agar semua instrumen tersebut memperkuat pembangunan infrastruktur nasional yang tangguh, hijau, dan berkeadilan sosial.

KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat

Homepage
Bagikan:

Iklan