Kedaulatan Pangan Nasional Butuh Keberpihakan pada Petani Kecil

KLIKWARTAKU – Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof. Dwi Andreas Santosa, menegaskan bahwa kedaulatan pangan nasional tidak akan tercapai tanpa memberikan keberpihakan yang nyata kepada petani kecil. Menurutnya, meskipun 70 persen pangan Indonesia diproduksi oleh petani keluarga, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mendukung mereka secara adil.

“70 persen pangan diproduksi oleh petani kecil. Karena itu, kita harus mendorong kebijakan yang benar-benar berpihak pada mereka,” ujar Andreas, Selasa 30 September 2025.

Ia juga menyoroti penggunaan istilah “petani gurem” yang selama ini digunakan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Andreas, istilah itu merendahkan dan tidak pantas, karena “gurem” identik dengan parasit pada ayam. Setelah protes dari berbagai pihak, BPS merevisi istilah tersebut menjadi “petani skala kecil” untuk lebih menghargai peran petani dalam ketahanan pangan nasional.

Baca Juga:

Peringati Satu Bulan Wafatnya Affan Kurniawan, KontraS Desak Pembentukan TGPF Independen

Andreas menegaskan bahwa petani tidak terlalu membutuhkan bantuan langsung pemerintah, melainkan kepastian harga yang adil di tingkat produsen.

“Kalau ditanya ke sekolah-sekolah petani kami, apakah perlu bantuan? Jawaban mereka tidak. Yang paling penting adalah harga yang baik di tingkat petani,” jelasnya.

Ia menambahkan, biaya produksi petani relatif kecil, dengan pengeluaran benih hanya sekitar 2 persen dan pupuk 4–5 persen. Oleh karena itu, menurut Andreas, anggaran bantuan pemerintah belum menyentuh persoalan utama para petani.

Baca Juga:

Keracunan MBG Terus Berulang, Komisi IX Dorong Pemanfaatan Dapur Sekolah

Fenomena kenaikan harga beras sepanjang tahun ini juga menjadi perhatian. Padahal, pemerintah mengumumkan stok beras sebesar 43 juta ton, yang merupakan jumlah terbesar dalam sejarah. “Ini anomali,” ucap Andreas.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang memaksa perusahaan membeli gabah di harga Rp6.500 per kilogram dinilai tidak efektif dan justru merugikan petani, karena harga gabah di lapangan sudah mencapai Rp7.000–7.500.

“Keberpihakan pada petani kecil dan perbaikan tata kelola pangan harus menjadi prioritas. Kedaulatan pangan bukan hanya soal produksi tinggi, tapi juga soal harga layak bagi petani dan pangan terjangkau bagi konsumen,” pungkasnya.***

Baca Juga:

Kontaminasi Cesium-137 pada Cengkeh RI Berpotensi Ganggu Program Ekonomi Hijau