Inggris Wajibkan Identitas Digital untuk Bekerja, Menuai Pro Kontra

KLIKWARTAKU — Pemerintah Inggris mengumumkan rencana mewajibkan penggunaan identitas digital (digital ID) bagi seluruh pekerja sebagai bagian dari strategi menekan imigrasi ilegal. Skema ini ditargetkan berlaku penuh paling lambat pada 2029.

Perdana Menteri Sir Keir Starmer menyebut kebijakan ini akan membuat lebih sulit bagi orang untuk bekerja secara ilegal, sekaligus memberi “manfaat tak terhitung” bagi warga, seperti kemudahan mengakses layanan publik. “Setiap negara harus tahu siapa saja yang ada di dalamnya,” tegas Starmer dalam pidatonya di Global Progressive Action Conference di London.

Identitas digital nantinya disimpan di ponsel, serupa dengan kartu pembayaran nirsentuh atau aplikasi layanan kesehatan. Data dasar yang tercantum meliputi nama, tanggal lahir, kewarganegaraan atau status residensi, serta foto. Pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan mencantumkan alamat.

Baca Juga:

Greta Thunberg Bantah Tuduhan Armada Gaza Hanya Aksi Publisitas

Namun, kebijakan ini langsung memicu perdebatan sengit. Partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, hingga aktivis hak digital menilai rencana itu berisiko terhadap privasi, kebebasan sipil, hingga potensi penyalahgunaan data. Liberty menyebutnya membuka jalan bagi “pengawasan massal”, sementara Big Brother Watch menilai justru membuat negara “kurang bebas”.

Partai Konservatif melalui Kemi Badenoch mengkritik kebijakan ini sebagai solusi palsu yang tidak akan menghentikan migran menyeberangi Selat Inggris dengan perahu kecil. Sementara Partai Liberal Demokrat menegaskan akan “melawan habis-habisan” rencana tersebut karena dianggap hanya menambah birokrasi.

Meski begitu, pemerintah tetap optimistis. Darren Jones, Menteri Senior kabinet, menyebut sistem ini dapat menjadi “fondasi negara modern” yang nantinya juga mempermudah akses layanan seperti SIM, pajak, hingga tunjangan keluarga.

Baca Juga:

Sepatu Bau Antar Peneliti India Raih Penghargaan Ig Nobel Berkat Riset Unik

Sebelumnya, mantan PM Tony Blair pernah mencoba memperkenalkan kartu identitas wajib, namun dibatalkan pada 2010 oleh koalisi Konservatif-Liberal Demokrat. Menurut Starmer, kini situasi sudah berbeda karena masyarakat terbiasa membawa identitas digital di ponsel masing-masing.

Pemerintah Inggris berjanji akan meluncurkan konsultasi publik selama tiga bulan tahun ini untuk memastikan sistem dapat digunakan juga oleh mereka yang tidak memiliki ponsel pintar.***

Baca Juga:

Penembakan di Bar Tepi Laut North Carolina Tewaskan Tiga Orang, Pelaku Ditangkap