PM Denmark Minta Maaf atas Skandal Kontrasepsi di Greenland: Ribuan Perempuan Jadi Korban

KLIKWARTAKU — Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada ribuan perempuan Inuit di Greenland yang menjadi korban program kontrasepsi paksa pada era 1960–1970-an. Skandal ini melibatkan ribuan perempuan yang dipasangi spiral kontrasepsi (IUD) tanpa persetujuan mereka, bahkan sebagian masih berusia belia.

“Maaf untuk ketidakadilan yang dilakukan terhadap kalian. Karena kalian orang Greenland. Maaf atas apa yang direnggut dan rasa sakit yang ditimbulkan. Atas nama Denmark, maaf,” ujar Frederiksen dalam acara di ibu kota Nuuk yang penuh emosi.

Seorang perempuan tampak memprotes dengan membelakangi perdana menteri, mulutnya dilukis dengan cap tangan hitam sebagai simbol bungkam paksa. Sementara itu, Naja Lyberth, salah satu perempuan pertama yang bersuara tentang kasus ini, mendapat tepuk tangan meriah ketika menegaskan bahwa permintaan maaf adalah langkah penting untuk maju.

Baca Juga:

Denmark Sebut Aktor Profesional di Balik Serangan Drone, Uni Eropa Ikut Siaga

Hasil penyelidikan resmi mengungkap sedikitnya 4.000 perempuan Greenland telah dipasangi spiral kontrasepsi hingga tahun 1970 — sekitar setengah dari populasi perempuan usia subur saat itu. Dalam lebih dari 300 kasus, anak perempuan berusia 12 tahun dipasangi alat kontrasepsi tanpa sepengetahuan atau izin mereka.

Banyak korban mengalami trauma mendalam hingga komplikasi medis yang menyebabkan sebagian tidak bisa memiliki anak. Salah satunya, Aviaq Petersen (59), baru mengetahui dirinya dipasangi spiral tanpa persetujuan setelah menjalani aborsi. Ia mengalami kerusakan pada saluran tuba falopi dan gagal memiliki keturunan meski sudah menjalani operasi.

Meski permintaan maaf disambut positif, beberapa korban menilai langkah ini masih kurang. Elisa Christensen, salah satu korban, menyebut ucapan maaf Frederiksen sebagai “berlebihan tapi kosong” karena tidak menyinggung kompensasi.

Baca Juga:

Serangan Drone Guncang Denmark, Infrastruktur Vital Terancam dan NATO Siaga

Pemerintah Denmark sebelumnya mengumumkan rencana pembentukan “dana rekonsiliasi”, namun belum jelas mekanisme serta siapa yang berhak menerimanya. Sebanyak 143 perempuan bahkan telah mengajukan gugatan hukum menuntut kompensasi.

Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menyebut kasus ini sebagai salah satu “bab tergelap dalam sejarah Greenland”. Hubungan Denmark-Greenland sendiri telah lama diwarnai kontroversi, termasuk kasus adopsi paksa dan pemisahan anak-anak Inuit dari keluarganya.

Skandal kontrasepsi ini menambah luka lama dalam relasi Denmark dan Greenland, yang semakin mendapat sorotan internasional. Meski permintaan maaf perdana menteri Denmark dianggap langkah bersejarah, banyak pihak menilai rekonsiliasi sejati hanya bisa tercapai melalui keadilan dan pemulihan hak korban.***

Baca Juga:

China Umumkan Target Bersejarah Pangkas Emisi 7–10 Persen pada 2035