Beranda Ekonomi Menkeu Purbaya Ungkap Strategi Pemerintah Jalankan Sumitronomics, Apa itu?

Menkeu Purbaya Ungkap Strategi Pemerintah Jalankan Sumitronomics, Apa itu?

Oleh Era Sampurna - 26 September 2025, 16:35

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajaran Wakil Menteri Keuangan memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, pada Rabu (10/9). (Foto: Kemenkeu)

KLIK WARTAKU – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics dalam Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU APBN 2026 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (23/9).

Konsep ini memfokuskan pada tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

“Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis untuk menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama,” ujar Menkeu Purbaya.

Dengan mempertahankan konsistensi dalam menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8% dalam jangka menengah.

Untuk mendukung pilar pertumbuhan, APBN 2026 diarahkan sebagai katalis bagi sektor swasta, melalui penguatan investasi bernilai tambah tinggi dan reformasi perizinan berusaha.

Salah satunya adalah pengalokasian Rp200 triliun untuk penempatan kas di Himbara guna mendorong kredit serta reformasi melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.

APBN 2026 juga difokuskan pada delapan agenda prioritas, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, serta pembangunan desa-koperasi-UMKM.

Anggaran besar dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor ini, termasuk Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, dan Rp244 triliun untuk kesehatan.

Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun, dengan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% dari PDB.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%, inflasi akan dikendalikan pada level 2,5%, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9%, dan nilai tukar di sekitar Rp16.500 per dolar AS.

“APBN 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tutup Menkeu Purbaya. **