klikwartaku.com
Beranda Internasional Proyek Permukiman Kontroversial Israel di Tepi Barat, Ancam Hapus Solusi Dua Negara

Proyek Permukiman Kontroversial Israel di Tepi Barat, Ancam Hapus Solusi Dua Negara

Israel resmi menyetujui pembangunan 3.400 unit rumah di kawasan E1, Tepi Barat. Proyek ini menuai kecaman internasional karena dianggap memutus wilayah Palestina dan menggagalkan solusi dua negara. Foto: Tangkapan layer YouTube Reuters

KLIKWARTAKU — Pemerintah Israel kembali memicu kontroversi setelah memberikan persetujuan akhir bagi proyek pembangunan besar di kawasan E1, Tepi Barat, yang dinilai dapat memutus wilayah Palestina dari Yerusalem Timur. Langkah ini diyakini akan semakin mengikis harapan terwujudnya solusi dua negara.

Komite Kementerian Pertahanan Israel pada Rabu 20 Agustus 2025 mengesahkan rencana pembangunan 3.400 unit rumah di wilayah E1. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, tokoh ultranasionalis pendukung perluasan permukiman, menyebut keputusan ini sebagai “penghapusan gagasan negara Palestina.”

Otoritas Palestina mengecam keras proyek tersebut, menilainya sebagai tindakan ilegal yang dapat “menghancurkan prospek solusi dua negara” serta memecah Tepi Barat menjadi kantong-kantong kecil tak terhubung. “Rencana ini akan mengisolasi Yerusalem dari lingkungan Palestina dan mengubah Tepi Barat menjadi penjara terbuka,” ujar Kementerian Luar Negeri Palestina.

Sejumlah negara, termasuk Inggris, Jerman, dan Yordania, juga mengkritik keputusan Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menegaskan pembangunan E1 akan “membagi Palestina menjadi dua, melanggar hukum internasional, dan merusak solusi dua negara.” Raja Abdullah II dari Yordania menambahkan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian.

Menurut data, Israel telah membangun sekitar 160 permukiman dengan 700.000 warga Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak 1967, wilayah yang juga diklaim Palestina untuk negara masa depan bersama Gaza. Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024 menegaskan keberadaan Israel di wilayah Palestina adalah “tidak sah” dan mendesak agar segera diakhiri.

Namun, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu (yang didukung koalisi pro-permukiman) terus memperluas pembangunan, terutama sejak perang Gaza pasca serangan Hamas pada Oktober 2023. Smotrich bahkan menyerukan agar Israel segera menganeksasi Tepi Barat secara resmi.

Langkah Israel di E1 ini semakin memperlebar jurang perbedaan dengan konsensus internasional, sekaligus mengancam stabilitas politik dan perdamaian di kawasan.***

Kunjungi Medsos Klikwartaku.com

Klik di sini
Bagikan:

Iklan