Myanmar Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta 2021, Dunia Sebut Hanya “Pemilu Bayangan”

KLIKWARTAKU — Pemerintah militer Myanmar mengumumkan akan menggelar pemilu umum pertama sejak kudeta berdarah 2021 pada 28 Desember 2025. Pemilu ini akan digelar secara bertahap, meski banyak pihak menyebutnya sebagai “pemilu bayangan” yang hanya memperkuat kekuasaan junta.

Pengumuman tersebut muncul di tengah perang saudara yang telah melanda Myanmar selama empat tahun terakhir. Pertempuran sengit antara militer dengan kelompok etnis bersenjata membuat sebagian wilayah negara berada di luar kendali pemerintah pusat. Banyak kelompok bersenjata bahkan telah menolak pelaksanaan pemilu di wilayah mereka.

Komisi Pemilihan Myanmar menyebut ada 55 partai politik yang mendaftar, dengan sembilan di antaranya akan bersaing di tingkat nasional. Namun, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi tidak diizinkan ikut serta. Suu Kyi sendiri masih mendekam di penjara setelah ditangkap usai kudeta 2021.

Baca Juga:

Bolivia Bersiap Punya Presiden Non-Kiri Pertama dalam Dua Dekade, Rodrigo Paz Hadapi Jorge Quiroga di Putaran Kedua

Pemilu Dianggap Tidak Kredibel

Meski junta militer bersikeras pemilu harus digelar, banyak pengamat dan komunitas internasional menilai pemilu ini tidak sah. Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, menyebutnya sebagai “ilusi demokrasi” yang dirancang hanya untuk memberi legitimasi palsu kepada militer.

Organisasi HAM, termasuk Human Rights Watch, menegaskan pemilu tidak bisa dianggap kredibel selama kekerasan masih berlangsung, tahanan politik tidak dibebaskan, dan partai oposisi tetap dilarang.

Baca Juga:

Hasil Pertemuan Zelensky-Trump di Washington: Isu Gencatan Senjata, Jaminan Keamanan, hingga Rencana Bertemu Putin

China Dukung, Dunia Mengecam

Pemilu ini mendapat dukungan dari China, tetangga paling berpengaruh bagi Myanmar, yang menganggap stabilitas di negara Asia Tenggara itu sebagai kepentingan strategis utama. Namun, Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat diperkirakan akan menolak mengakui hasil pemilu.

Kondisi Myanmar Memburuk

Baca Juga:

Rencana Pembongkaran Rumah Tua Rawan Banjir di Herefordshire Dibatalkan

Sejak kudeta, ribuan orang tewas, perekonomian hancur, dan jutaan warga menghadapi krisis kemanusiaan. Situasi makin sulit setelah Myanmar diguncang gempa besar pada Maret lalu serta pemangkasan bantuan internasional yang membuat masyarakat rentan semakin terpuruk.

Meski demikian, pemimpin junta Min Aung Hlaing menegaskan pemilu akan tetap digelar, bahkan mengancam akan menghukum keras pihak yang mengkritik atau mencoba menggagalkan jalannya pemungutan suara.

Dengan kondisi penuh konflik dan represi, pemilu 28 Desember mendatang diprediksi hanya akan memperkuat cengkeraman junta, alih-alih membuka jalan menuju demokrasi.***

Baca Juga:

Banjir Bandang Pakistan Utara Tewaskan Ratusan Warga, Desa Bishnoi Hancur Total