Mahasiswa China di Inggris Diduga Diminta Memata-matai Teman Sekelas oleh Pejabat Beijing

KLIKWARTAKU — Sebuah laporan dari lembaga pemikir UK-China Transparency (UKCT) mengungkap bahwa mahasiswa asal China yang belajar di universitas-universitas Inggris ditekan oleh pejabat pemerintah Beijing untuk memata-matai rekan sekelas mereka yang membahas isu-isu sensitif terkait China.

Temuan ini muncul hanya beberapa hari setelah undang-undang baru tentang kebebasan akademik dan berpendapat resmi diberlakukan di Inggris, yang mewajibkan universitas lebih proaktif dalam menjaga kebebasan berpikir di kampus—termasuk dalam kerja sama internasional.

Diskusi Soal Xinjiang dan Covid Dilarang

Laporan UKCT menyebut bahwa sejumlah mahasiswa China mengaku diminta langsung oleh pejabat resmi untuk memantau aktivitas teman mereka, terutama yang membahas topik seperti dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang, asal-usul Covid-19, dan kebangkitan teknologi China.

Bahkan, para dosen juga melaporkan bahwa mereka mendapat peringatan dari pejabat China agar menghindari diskusi terkait topik-topik sensitif tersebut dalam pengajaran.

Beberapa peneliti asal China yang aktif dalam isu kritis bahkan disebut mengalami penolakan visa, sementara anggota keluarga mereka di tanah air dilaporkan mengalami intimidasi.

Confucius Institute dan Kekhawatiran Pengaruh Asing

Institusi Confucius Institute (lembaga budaya dan bahasa China yang beroperasi di beberapa kampus Inggris) juga ikut disorot. Beberapa dosen mengaku mengalami intimidasi dari staf Confucius Institute atau pengunjung akademik asal China.

Susan Lapworth, CEO Office for Students (OfS) yang menjadi regulator universitas di Inggris, mengatakan lembaganya akan menyelidiki peran Confucius Institute berdasarkan undang-undang kebebasan berpendapat yang baru.

“Universitas harus bersiap untuk mengakhiri atau mengubah perjanjian internasional apa pun yang membahayakan kebebasan berpendapat,” tegas OfS.

Ketergantungan Finansial Hambat Penanganan?

UKCT juga mencatat bahwa beberapa universitas enggan menyelidiki dugaan intervensi China karena ketergantungan finansial terhadap mahasiswa internasional, khususnya asal Tiongkok.

Namun, regulator OfS menyatakan bahwa potensi kehilangan pendapatan tidak boleh menghalangi perlindungan terhadap kebebasan akademik.

Sementara itu, kedutaan besar China di London menyebut laporan tersebut sebagai “tidak berdasar dan absurd”, dan menegaskan bahwa China menghormati kebebasan berbicara di Inggris.

Tanggapan Pemerintah Inggris dan Universitas

Menteri Keterampilan Inggris Jacqui Smith menyatakan bahwa segala bentuk intimidasi oleh negara asing tidak akan ditoleransi di wilayah Inggris.

“Universitas kami memiliki reputasi dunia, dan kebebasan akademik bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Undang-undang ini memperjelas komitmen tersebut,” tegasnya.

Universities UK, organisasi yang mewakili 141 institusi pendidikan tinggi di Inggris, mengatakan bahwa mereka bekerja erat dengan pemerintah untuk melindungi mahasiswa dan dosen dari segala bentuk ancaman atau gangguan.

Laporan ini dipandang sebagai sinyal serius bahwa pengaruh asing di dunia akademik tidak lagi dianggap sepele, dan upaya untuk mengekang diskusi terbuka harus ditanggapi dengan tindakan tegas.***