Anggota DPRD Jatim Dukung Program Revitalisasi Tambak untuk Kesejahteraan Petani Pesisir

KLIKWARTAKU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Erma Susanti, menyatakan dukungan penuh terhadap program revitalisasi tambak yang digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Program ini dinilai sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petambak tradisional di Jawa Timur yang selama ini bergantung pada sektor budidaya tambak.

“Revitalisasi tambak bukan sekadar soal perbaikan infrastruktur, tapi juga soal masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Banyak tambak kita yang rusak dan tidak lagi produktif,” ujar Erma.

Baca Juga:

Pelaku Usaha Indonesia Promosikan Tempe sebagai Superfood di AS

Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, saat ini terdapat lebih dari 76.000 hektare lahan tambak di berbagai daerah seperti Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Probolinggo, dan Banyuwangi.

Dari luasan tersebut, lebih dari 60 persen merupakan tambak tradisional dengan produktivitas rendah, yakni rata-rata hanya 0,6 ton per hektare per tahun, terutama untuk budidaya udang vaname dan bandeng.

Erma yang juga merupakan Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur menekankan bahwa revitalisasi harus menyentuh aspek teknis secara menyeluruh, mulai dari perbaikan tata air, penyediaan benih unggul, akses pakan berkualitas, hingga pelatihan untuk penerapan budidaya modern.

Baca Juga:

Lalu Lintas Kapal di Pelabuhan Pulau Baai Lancar, Aktivitas Pelayaran Meningkat

Dirinya juga mengingatkan agar program ini tidak justru membuka celah bagi masuknya investor besar yang berpotensi menggeser posisi petambak kecil.

“Petambak jangan hanya menjadi penonton. Pemerintah harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membuka jalan bagi penguasaan lahan oleh korporasi besar,” tegasnya.

Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan merencanakan revitalisasi 78.000 hektare tambak mangkrak di wilayah Pantura, dengan target awal 13.000 hektare yang dimulai pada 2025. Proyek ini akan mencakup empat provinsi dan 28 kabupaten/kota, dan diharapkan selesai pada 2029.

Baca Juga:

BIAS 2025, Komitmen Pemerintah Lindungi Anak dari Penyakit

Namun, pelaksanaan program ini di lapangan menghadapi berbagai kendala, mulai dari tumpukan sampah di wilayah pesisir, abrasi, pendangkalan, hingga belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tandon air bersih di tambak-tambak rakyat.

Erma mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk aktif berkoordinasi dengan KKP agar daerah-daerah di Jatim juga masuk dalam prioritas revitalisasi. Ia yakin, jika dilakukan dengan tepat sasaran, program ini dapat meningkatkan produktivitas tambak hingga dua atau tiga kali lipat.

“Jika produktivitas meningkat, otomatis penghasilan petambak juga akan meningkat. Ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka,” kata Erma.

Baca Juga:

Penerjemahan Berkualitas Kunci Penyampaian Kebijakan Global yang Efektif

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi B DPRD Jawa Timur akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar benar-benar memberikan manfaat langsung kepada petambak. Erma juga menekankan pentingnya akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan jaminan pasar bagi hasil budidaya tambak lokal.

“Yang kita inginkan bukan hanya tambaknya yang bagus, tapi juga petaninya yang sejahtera,” pungkasnya.

Baca Juga:

Maluku Tenggara Berpotensi Jadi Exit-Entry Point Resmi Yacht Dunia