Pemerintah Matangkan Regulasi Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan

KLIKWARTAKU – Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyatakan pihaknya sedang menyusun dan mematangkan regulasi transportasi online guna menciptakan aturan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh ekosistem.

“Sebagai regulator di sektor transportasi, kami perlu menyerap berbagai masukan dan data sebelum menetapkan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Aan menjelaskan, saat ini terdapat lebih dari 7 juta mitra ojek online di seluruh Indonesia. Selain pengemudi, banyak pelaku UMKM yang menggantungkan hidup pada layanan transportasi online.

Baca Juga:

Pelaku Usaha Indonesia Promosikan Tempe sebagai Superfood di AS

“Pengaturan ekosistem ini juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Digital untuk aspek platform, Kementerian Ketenagakerjaan untuk sistem kerja, dan lainnya. Karena itu, kami perlu mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif dan hati-hati,” tegas Aan.

Beberapa isu antara lain, hasil survei dampak kenaikan tarif terhadap ekosistem transportasi online, model bisnis transportasi online, aspirasi mitra pengemudi, serta rekomendasi kebijakan untuk pemerintah

Analis kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan, menegaskan pentingnya kejelasan hukum dalam pengaturan transportasi online. Menurutnya, regulasi harus mencakup status sepeda motor sebagai angkutan umum, model bisnis transportasi online, serta hubungan hukum antar pemangku kepentingan seperti pengemudi, perusahaan angkutan, dan aplikator

Baca Juga:

Lalu Lintas Kapal di Pelabuhan Pulau Baai Lancar, Aktivitas Pelayaran Meningkat

Perwakilan aplikator menyampaikan bahwa potongan biaya layanan saat ini telah berada pada titik keseimbangan, dan digunakan untuk pengembangan teknologi, operasional, program kesejahteraan pengemudi, serta subsidi promosi bagi konsumen.

Sementara itu, perwakilan mitra pengemudi, Reymon Dwi Kusnadi, menyampaikan pentingnya perjanjian kemitraan yang mengedepankan aspek hukum, agar pengemudi dapat memperoleh kepastian kerja dan penghidupan yang layak.

Baca Juga:

BIAS 2025, Komitmen Pemerintah Lindungi Anak dari Penyakit