Inggris dan India Teken Kesepakatan Dagang £6 Miliar: Tarik Investasi, Pangkas Tarif, Ciptakan Lapangan Kerja

KLIKWARTAKU — Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Perdana Menteri India Narendra Modi secara resmi menandatangani kesepakatan perdagangan bebas senilai £6 miliar, yang menjadi perjanjian dagang terbesar Inggris sejak keluar dari Uni Eropa (Brexit).

Penandatanganan berlangsung di kediaman resmi PM Inggris di Chequers pada Senin 22 Juli, menandai akhir dari negosiasi selama tiga tahun yang dimulai sejak 2022 di era kepemimpinan Boris Johnson.

Tarif Dipangkas, Pasar Diperluas

Dalam kesepakatan ini, Inggris akan memangkas tarif ekspor untuk berbagai produk seperti mobil mewah, minuman beralkohol (terutama gin dan whisky), perangkat medis, peralatan aerospace, serta makanan seperti cokelat, biskuit, domba, dan salmon.

Tarif ekspor whisky ke India, misalnya, dipotong dari 150 persen menjadi 75 persen, dan akan terus turun hingga mencapai 40 persen pada 2035 — memberi keunggulan besar bagi produsen Inggris di pasar India.

Sebaliknya, India akan memperoleh akses pasar yang lebih luas ke Inggris untuk produk seperti tekstil, perhiasan, alas kaki, makanan laut, dan kendaraan listrik serta hybrid.

Rata-rata tarif untuk barang-barang ekspor Inggris ke India akan turun dari 15 persen menjadi 3 persen, membuka peluang besar bagi perusahaan-perusahaan Inggris untuk memperluas bisnis mereka di India.

2.200 Lapangan Kerja Baru dan Dorongan Investasi

PM Starmer menyebut perjanjian ini sebagai “paling signifikan secara ekonomi” sejak Brexit, dan akan menciptakan lebih dari 2.200 lapangan kerja di Inggris. Investasi baru dari perusahaan-perusahaan India juga diharapkan memperkuat sektor industri dan jasa di Inggris.

“Perjanjian ini kini telah ditandatangani, disegel, dan disampaikan. Ini adalah sinyal kuat bahwa Inggris kembali terbuka untuk bisnis,” ujar Starmer dengan percaya diri.

Sementara itu, Modi menyebut kesepakatan ini sebagai “cetak biru bagi kemakmuran bersama”, yang akan memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pertahanan, pendidikan, dan inovasi teknologi.

Kerja Sama Lebih Luas: Imigrasi, Keamanan, dan Hukum

Selain aspek ekonomi, kedua negara juga menyepakati kerja sama dalam menangani imigrasi ilegal, berbagi data intelijen, memberantas kejahatan terorganisir, dan mempercepat proses hukum lintas negara.

Salah satu poin penting adalah kesepakatan tentang kontribusi jaminan sosial, di mana pekerja India yang ditempatkan sementara di Inggris, maupun sebaliknya, hanya perlu membayar iuran di negara asal — menghindari beban ganda. Hal ini disebut India sebagai “prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

Namun, pemerintah Inggris menegaskan bahwa hal ini tidak memberikan keuntungan kompetitif bagi pekerja asing. “Tidak ada keuntungan pajak untuk merekrut pekerja India dibandingkan pekerja Inggris,” ujar Menteri Bisnis Jonathan Reynolds, menjawab kekhawatiran terkait potensi upah murah.

Kritik dan Politik Dalam Negeri

Meski perjanjian ini dipuji banyak pihak, sejumlah kalangan oposisi menilai hasilnya belum sebanding dengan potensi kerugian akibat Brexit.

Partai Liberal Demokrat menyebut kesepakatan ini hanya memberi manfaat kecil dibandingkan kesepakatan dagang yang dulu dimiliki Inggris dengan Uni Eropa. Mereka menyerukan pembentukan kembali serikat pabean dengan Eropa.

Sementara itu, kubu konservatif mengklaim kesepakatan ini menjadi bukti nyata manfaat Brexit yang selama ini dijanjikan. “Ini adalah langkah tepat ke arah yang benar,” kata Andrew Griffith, sekretaris bisnis bayangan dari Partai Konservatif.

Isu Aktivis Sikh dan Hubungan Diplomatik

Di sela-sela pertemuan, PM Starmer juga disebut telah mengangkat kasus Jagtar Singh Johal, seorang aktivis Sikh asal Skotlandia yang ditahan di India sejak 2017 tanpa vonis. Keluarga dan tim hukumnya telah lama meminta Inggris menekan India untuk pembebasan Johal melalui jalur diplomatik.

Langkah Selanjutnya

Kesepakatan ini telah disetujui kabinet India pekan lalu namun masih harus diratifikasi oleh parlemen Inggris. Implementasinya diperkirakan memerlukan waktu hingga satu tahun.

Meskipun belum sempurna (karena akses ke sektor jasa keuangan dan hukum India masih terbatas) kesepakatan ini dipandang sebagai tonggak penting dalam hubungan ekonomi dan strategis dua negara dengan sejarah panjang dan ikatan budaya yang kuat.***