Zelensky Revisi Undang-Undang Antikorupsi Usai Gelombang Protes Warga Ukraina
KLIKWARTAKU — Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan rancangan undang-undang baru untuk menjamin kebebasan dan independensi dua lembaga antikorupsi utama negara itu, menyusul gelombang protes nasional dan tekanan dari mitra internasional.
Pengumuman ini disampaikan Zelensky hanya beberapa hari setelah pemerintahannya mendapat kecaman atas undang-undang kontroversial yang menempatkan Biro Antikorupsi Nasional (NABU) dan Kantor Kejaksaan Antikorupsi Khusus (SAP) di bawah kendali Jaksa Agung – pejabat yang diangkat langsung oleh presiden.
Langkah tersebut memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai kota Ukraina dan menjadi unjuk rasa terbesar sejak invasi skala penuh Rusia pada 2022. Ribuan warga turun ke jalan membawa poster yang menyerukan agar UU itu dibatalkan, karena dianggap melemahkan lembaga pengawas korupsi yang independen.
Baca Juga:
Dalam pernyataan terbarunya, Zelensky menyatakan bahwa rancangan UU baru akan bersifat “seimbang” dan bertujuan untuk melindungi NABU dan SAP dari pengaruh Rusia. Namun, ia belum mengungkap rincian isi draf tersebut.
“Kami menghargai semua suara warga Ukraina dan berterima kasih kepada semua yang tetap mendukung negara ini,” tulis Zelensky di media sosial tanpa menyebut secara langsung soal protes.
Sebelumnya, Zelensky sempat membela regulasi yang memperkuat kendali terhadap NABU dan SAP dengan alasan keamanan nasional. Ia mengklaim adanya penyusupan mata-mata Rusia ke dalam lembaga tersebut, berdasarkan penangkapan yang dilakukan oleh dinas keamanan Ukraina.
Baca Juga:
Namun, keputusan itu menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk mitra barat seperti Uni Eropa. Seorang juru bicara Komisi Eropa menegaskan bahwa supremasi hukum dan pemberantasan korupsi adalah syarat utama keanggotaan Ukraina di Uni Eropa.
Komisi Eropa menyambut baik niat Zelensky untuk mengajukan revisi. “Kami bekerja sama dengan pemerintah Ukraina untuk memastikan kekhawatiran kami benar-benar diperhatikan,” ujar juru bicara tersebut.
NABU dan SAP dibentuk pada 2014-2015 sebagai syarat reformasi dari Komisi Eropa dan Dana Moneter Internasional (IMF), sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan membuka jalan bagi kerja sama lebih lanjut dengan negara-negara Barat.
Baca Juga:
Politikus oposisi Oleksiy Goncharenko menyindir langkah Zelensky. “Pertama diambil independensinya, lalu dibilang harus dijamin. Jadi untuk apa semua ini?” tulisnya di Facebook.
Rancangan undang-undang baru yang diumumkan ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah Zelensky terhadap demokrasi dan integritas, khususnya menjelang evaluasi lebih lanjut terkait keanggotaan Ukraina di Uni Eropa.***
Baca Juga:
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
